PALU– Pusaran efisiensi anggaran tahun 2025 telah menjadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai penentu daya tahan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) dalam menjaga stabilitas fiskal dan merealisasikan Nawacita Berani.
Seperti nakhoda yang mahir membaca arah angin dan arus laut, maka kepala daerah harus pandai mengelola sumber-sumber PAD agar sanggup menakhodai kapal pembangunan daerah menuju dermaga tujuan yakni kemajuan dan kesejahteraan rakyat dengan PAD sebagai bahan bakar utamanya.
Dalam upaya ini, Gubernur Sulteng, Anwar Hafid di ruang kerjanya dan Wakil Gubernur (Wagub) Reny A Lamadjido memimpin rapat strategis dengan jajaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan perangkat daerah terkait untuk menelusuri sumber-sumber fiskal daerah, Jumat (7/3/2025).
Turut hadir Sekretaris Provinsi Novalina, Asisten Perekonomian dan Pembangunan merangkap Pelaksana Tugas Kepala BPKAD Rudi Dewanto, Kepala Bappeda Christina Shandra Tobondo, dan beberapa kepala OPD teknis.
Rapat ini bertujuan merumuskan langkah-langkah konkrit dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang masih tersembunyi ataupun yang belum tergarap maksimal. “Satu-satunya harapan kita bisa survive (bertahan) di 2025 dari PAD,” tegas gubernur mengawali rapat.
Dari laporan Kepala Bapenda Sulteng, Rifki Anata Mustaqim terungkap ada Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum disalurkan pemerintah pusat ke pemerintah provinsi.
Potensi pemasukannya cukup signifikan dan diperkirakan hingga Rp300 miliar.
“DBH ini (murni hak provinsi) tidak dibagi lagi ke kabupaten kota,” ujar kepala bapenda melaporkan. Olehnya, gubernur menginstruksikan supaya jajaran Bapenda terus mengejar DBH yang masih menggantung di Kementerian Keuangan.
Instruksi lain yang disampaikan agar Bapenda belajar dari Provinsi Kaltim sebagai best practices, model pengelolaan PAD khususnya dalam menarik Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagai kontributor terbesar PAD mereka.
“Tolong kirim staf ke sana untuk belajar,” imbuhnya supaya Sulteng bisa meniru keberhasilan Kaltim meningkatkan PAD dari PBBKB.
Dia juga meminta Bapenda supaya menyusun data terpilah antara kendaraan industri dan kendaraan non-industri, sehingga diperoleh gambaran jelas terkait potensi penerimaan dari kedua jenis pajak.
Termasuk berkoordinasi intens dengan pemerintah kabupaten kota agar bersinergi dalam mengumpulkan pajak-pajak tersebut mengingat hasilnya akan kembali provinsi salurkan ke kabupaten kota dalam bentuk DBH.
Morowali, sebagai ‘raksasa’ kawasan industri nikel ikut dilirik gubernur sebagai fokus utama dalam menggenjot PAD.
Contoh dalam sebulan saja, setoran ke kas provinsi dari penarikan pajak air permukaan di Morowali mencapai hingga Rp4,3 miliar.
Gubernur juga meneropong adanya potensi PAD dari sektor hilirisasi nikel dan karena itu, dia mendorong lahirnya payung hukum daerah agar Pemprov Sulteng bisa mendapatkan manfaat maksimal dari aktivitas industri nikel.
“Saya berharap 2025 jadi momentum kita untuk mencari PAD,” lanjutnya seraya mengajak kolaborasi perangkat daerah dengan BPKP yang sangat sejalan dengan ikhtiar gubernur dalam meningkatkan PAD.
Sebagai langkah tindak lanjut, gubernur meminta perangkat daerah melengkapi data terkait potensi PAD yang lebih akurat untuk dibahas lebih dalam pada pertemuan berikutnya.
Gubernur juga berencana mengumpulkan sektor usaha dalam waktu dekat untuk merapatkan terkait kontribusi mereka bagi PAD Sulteng.
Terakhir gubernur mengajak semua pihak untuk menggiatkan gerakan berjamaah dalam bingkai Berani Berkah.
Dengan meningkatkan ibadah, gubernur yakin rezeki yang masih menggantung di langit maupun yang terkubur di dalam bumi dapat segera diturunkan dan dikeluarkan untuk kesejahteraan dan kemajuan Sulteng.
“InsyaAllah dengan berjemaah semua akan dilancarkan,” pungkasnya agar usaha yang dilakukan selalu disertai dengan doa.
Dengan langkah-langkah strategis ini, gubernur optimis dapat menjadikan PAD sebagai jangkar stabilitas kapal pembangunan daerah dalam bingkai Nawacita Berani dengan terus melaju tanpa goyah diterjang pusaran efisiensi 2025. HAL
Komentar