Pemkab Parimo Sebut Prevalensi Stunting di 2023 Naik Jadi 28,5%

-Parigi Moutong, Utama-
oleh

PARIMO– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong (Parimo) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penurunan Stunting bertema “Penguatan Kelembagaan Capaian Target Stunting Tahun 2025”, di Aula Bappelitbangda, Senin (28/4/2025).

Dalam sambutannya, Penjabat Bupati Parimo, Richard Arnaldo menyampaikan, stunting masih menjadi masalah serius yang dihadapi Indonesia.

Berdasarkan Global Nutrition Report 2018, tercatat sekitar 150,8 juta atau 22,2% balita di dunia mengalami stunting, dengan Indonesia menduduki peringkat kelima tertinggi, dimana 30,8% balita Indonesia mengalami stunting berdasarkan data Riskesdas 2018.

Menurutnya, fenomena ini menjadi sinyal kuat adanya permasalahan dalam manajemen pelayanan dasar, terutama pada pelayanan untuk mencegah dan menurunkan prevalensi stunting yang belum memadai dalam skala, kualitas, maupun keterjangkauan kepada kelompok prioritas, yakni ibu hamil dan anak usia di bawah dua tahun.

Dia menjelaskan, percepatan penurunan stunting menjadi momentum penting untuk membenahi penyelenggaraan pelayanan dasar, khususnya kesehatan ibu dan anak, konseling gizi terpadu, air minum dan sanitasi, pendidikan anak usia dini, serta perlindungan sosial, agar lebih terpadu dan tepat sasaran.

“Patut disyukuri, berdasarkan data, prevalensi stunting di Kabupaten Parigi Moutong menunjukkan penurunan. Dari 31,7% pada tahun 2021 menjadi 27,4% pada tahun 2022, meskipun di tahun 2023 sedikit naik menjadi 28,5%,” katanya.

Richard menuturkan, pencapaian ini berkat komitmen bersama seluruh pihak yang berperan aktif dalam percepatan penurunan stunting di daerah ini.

Pemkab Parimo terus berupaya mengintegrasikan rencana kegiatan percepatan penurunan stunting ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan fokus pada peningkatan akses layanan bagi kelompok sasaran prioritas di 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Terkait partisipasi daerah, disampaikan bahwa pada tahun 2021 hanya 67% kabupaten/kota di Indonesia yang aktif berpartisipasi dalam aksi konvergensi percepatan penurunan stunting.

Namun berkat pembinaan intensif, pada tahun 2024, seluruh kabupaten/kota telah aktif berkontribusi.

Menutup sambutannya, dia berharap melalui rakor ini, upaya pelayanan dan pencegahan stunting dapat semakin berkualitas, tepat sasaran, dan menyentuh langsung remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, serta anak usia 0–59 bulan.

Dia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektoral di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa untuk mendukung penurunan angka stunting yang efektif dan terintegrasi. LAH

Komentar