JABAR– Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Muhamad Arus Abdul Karim menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) I Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) dan Asosiasi Sekretariat Dewan Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI) Tahun 2025 di Kantor Gubernur Provinsi Jawa Barat (Jabar), Kota Bandung, pada Senin (5/5/2025).
Gedung sate menjadi saksi geliat demokrasi subtansial ketika puluhan ketua DPRD provinsi seluruh Indonesia berkumpul dalam Munas I.
Agenda munas yang dilaksanakan hingga 7 Mei 2025 itu dihadiri oleh Direktur Evaluasi Kinerja dan peningkatan Kapasitas Daerah Andi Bataralifu, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin selaku Ketua ADPSI tahun 2019-2024, serta Ketua DPRD se Indonesia dan Seluruh Sekwan se Indonesia, Sekretaris Provinsi Jawa Barat, dan seluruh Forkompimda setempat.
Agenda tersebut melaksanakan pemilihan Ketua ADPSI dan ketua ASDEPSI Tahun 2025-2029.
Pemilihan tersebut berjalan dengan lancar dan sukses, sehingga menetapkan Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa Karya Guna sebagai Ketua ADPSI periode Tahun 2025-2029.
Dalam sambutannya, Buky Wibawa Karya Guna berkomitmen untuk memperkuat sinergi antar DPRD provinsi di Indonesia serta menjembatani kepentingan pusat dan daerah guna menciptakan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia.
Ketua ADPSI juga mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh legislator dari 38 provinsi yang telah memilih secara aklamasi dirinya sebagai ketua ADPSI.
Melalui wadah ADPSI bekerja secara kolaboratif bersama untuk memperjuangkan aspirasi publik dari seluruh wilayah.
Buky berpesan agar seluruh kepengurusan ADPSI terus menjadi komunikasi secara intens baik secara formal maupun non formal.
Menurutnya, komunikasi tidak akan memenangkan peperangan, tapi peperangan tidak mungkin menang tanpa komunikasi.
Sementara itu, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dalam sambutannya menekankan, ADPSI bukan sekadar pertemuan seremonial.
“Ini adalah ruang di mana para ketua DPRD sebagai ujung tombak demokrasi daerah bisa bertukar gagasan tanpa sekat birokrasi, isu anggaran rupanya menjadi titik puncak,” katanya.
Dia mengumumkan rencana pengiriman surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta penyesuaian regulasi penganggaran DPRD.
“Kita butuh fleksibilitas agar dana bisa dialokasikan untuk program yang benar-benar menyentuh masyarakat, bukan sekadar memenuhi administrasi,” tegasnya. CAL
Komentar