BELANDA– Gelombang demonstrasi besar mengguncang Den Haag, Belanda, Ahad (18/5/2025). Lebih dari 100.000 orang turun ke jalan, berdasarkan estimasi dari berbagai organisasi hak asasi manusia (HAM) dan lembaga bantuan terkemuka, termasuk Amnesty International, Save the Children, dan Doctors Without Borders.
Massa menuntut pemerintah mereka menghentikan perang genosida Israel di Gaza, yang telah berlangsung sejak Oktober 2023.
Para demonstran, yang mengenakan pakaian serba merah, secara simbolis menyerukan penarikan “garis merah” dan mendesak pemerintah Belanda mengambil langkah-langkah yang lebih tegas untuk menghentikan kekejaman Israel di Gaza.
Israel telah membunuh lebih dari 53.000 warga Palestina di Gaza, di mana 15.000 lebih merupakan anak-anak. Aksi ini juga sebagai bentuk protes atas blokade bantuan kemanusiaan yang memperburuk krisis di wilayah kantong tersebut.
Aksi unjuk rasa ini menjadi yang terbesar di Belanda dalam dua dekade terakhir, seperti dikutip dari laman Associated Press, Senin (19/5).
“Kami berharap ini menjadi peringatan bagi pemerintah,” kata demonstran yang juga seorang guru, Roos Lingbeek.
Demonstran lainnya, David Prins (64), mengatakan kepada AP, ia menghadiri demo untuk menyuarakan penolakan terhadap kekejaman Israel.
Para pengunjuk rasa berjalan sejauh 5 kilometer di sekitar pusat kota Den Haag, untuk secara simbolis menciptakan garis merah yang menurut mereka gagal ditetapkan oleh pemerintah.
“Kami menyerukan kepada pemerintah Belanda: hentikan dukungan politik, ekonomi, dan militer kepada Israel selama negara itu memblokir akses ke pasokan bantuan dan selama negara itu bersalah atas genosida, kejahatan perang, dan pelanggaran hak asasi manusia struktural di Gaza dan Wilayah Pendudukan Palestina,” kata Marjon Rozema, dari Amnesty International, kepada AP.
Kebijakan Belanda terhadap Israel hanyalah satu dari sekian banyak masalah yang menyebabkan perpecahan dalam pemerintahan koalisi Belanda yang rapuh.
Pemimpin sayap kanan Geert Wilders sangat pro-Israel dan Partai Kebebasan yang anti-imigrannya memegang jumlah kursi terbanyak di parlemen negara itu.
Namun, pekan lalu, Menteri Luar Negeri Caspar Veldkamp dari partai minoritas VVD tengah-kanan mendesak Uni Eropa untuk meninjau perjanjian perdagangan dengan Israel, dengan alasan blokade bantuan kemanusiaan melanggar hukum internasional.
Wilders membalas, mengecam seruan itu sebagai “penghinaan terhadap kebijakan kabinet.”
(sumber: merdeka.com)
Komentar