PALU– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) menyambut baik atas penyampaian rekomendasi DPRD Provinsi Sulteng atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun 2024 yang telah disampaikan oleh Gubernur Anwar Hafid pada 27 Maret 2025.
Dalam sidang paripurna yang dibuka langsung Ketua DPRD Arus Abdul Karim di ruang rapat utama DPRD Sulteng pada Rabu (21/5/2025) siang, terungkap sejumlah rekomendasi penting dari hasil telaah mendalam Panitia Khusus (Pansus) LKPj yang diketuai Sonny Tandra.
Melalui juru bicara Rahmawati M Nur, Pansus LKPj menyoroti beberapa isu krusial seperti pengelolaan anggaran, tata kelola aset daerah, optimalisasi BUMD, peningkatan kualitas belanja publik, hingga urgensi pemerataan pendidikan dan percepatan layanan kesehatan.
Dalam laporan pansus, kinerja Pemprov Sulteng Tahun 2024 mencatat realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 5,56 triliun dari target Rp6,03 triliun atau 92,15 persen.
Posisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bahkan menunjukkan performa solid dengan kontribusi lebih dari Rp2,12 triliun dan tingkat realisasi hingga 93,94 persen.
Namun, pansus menggarisbawahi perlunya optimalisasi beberapa sektor yang belum optimal performanya, seperti pengelolaan kekayaan daerah yang kontribusinya baru mencapai 24,16%.
Salah satu perhatian pansus pada sektor pendidikan tertuju pada pembangunan SMK Negeri 1 Luwuk yang belum selesai hingga batas waktu pembangunan.
Pansus juga menyoroti belum optimalnya layanan RSUD provinsi sebagai rumah sakit rujukan utama serta tingginya angka penduduk yang belum memiliki jaminan kesehatan hingga lebih dari 700 ribu jiwa.
Rekomendasi konkret pun dilayangkan, termasuk percepatan reformasi BUMD untuk mengelola kekayaan daerah, perbaikan format LKPj yang diisi OPD agar sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2024, dan sinkronisasi perencanaan anggaran berbasis program hasil.
Merespon laporan pansus, Wagub Reny A Lamadjido terlebih dulu menyampaikan apresiasi dan penghormatan yang mendalam atas kerja pengawasan legislatif demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif di Sulteng.
Selanjutnya dalam sambutan tertulis gubernur yang dibacakan lengkap, wagub menegaskan komitmen penuh jajaran eksekutif untuk menjadikan rekomendasi pansus sebagai bahan perbaikan kebijakan dan program pembangunan ke depan.
Di akhir sambutan, wagub menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan tugas-tugas eksekutif serta hubungan koordinasi yang dijalankan.
Secara khusus dia berharap kolaborasi yang harmonis antara lembaga eksekutif dan legislatif terus dipertahankan sebagai kunci utama mendorong keberlanjutan pembangunan Sulteng dengan aktualisasi program-program Berani.
“Tiada kata berhenti untuk berani mewujudkan Sulawesi Tengah maju dan berkelanjutan,” tuturnya mengakhiri sambutan gubernur. CAL
Komentar