PALU– Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid didampingi sejumlah pejabat menemui langsung warga yang menggelar aksi demonstrasi di halaman kantornya, Rabu (10/9/2025).
Aksi demonstrasi tersebut diikuti oleh warga dari tiga kelurahan di Kecamatan Mantikulore yakni Tondo, Talise, dan Talise Valangguni.
Mereka menuntut kejelasan terkait lahan eks Hak Guna Bangunan (HGB) yang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak pembangunan Hunian Tetap (Huntap) Tondo II serta bagi warga Talise dan Talise Valangguni.
Dalam dialog bersama warga, Walikota Hadianto menyampaikan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Palu sejak tahun 2021 hingga 2025 telah berulang kali melakukan pertemuan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Pertemuan tersebut dilakukan dengan sejumlah menteri, mulai dari Sofyan Djalil, Hadi Tjahjanto, Agus Harimurti Yudhoyono, hingga Nusron Wahid, dengan tujuan mendesak agar lahan eks HGB segera diserahkan kepada Pemkot Palu.
“Alhamdulillah, Kementerian ATR/BPN telah menyetujui peruntukan ruang, termasuk lahan untuk masyarakat pada kawasan eks HGB serta kawasan pertahanan dan keamanan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Palu 2023-2043,” ujar walikota.
Walikota juga menegaskan, Surat Keputusan (SK) penerima lahan ganti rugi telah dikeluarkan oleh Pemkot Palu.
Selanjutnya, walikota bersama Pangdam Palaka Wira akan kembali menemui Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, agar proses penyerahan lahan ini dapat segera terealisasi.
“InsyaAllah dalam waktu dekat kita akan kembali bertemu dengan Pak Menteri Nusron Wahid agar lahan eks HGB ini benar-benar bisa diserahkan kepada masyarakat,” tutur walikota.
Demonstrasi berjalan tertib dengan pengawalan aparat kepolisian, dan pertemuan langsung walikota bersama warga diharapkan dapat memberikan kejelasan serta kepastian bagi masyarakat yang menantikan realisasi lahan tersebut. CAL
Komentar