PALU– Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid memimpin rapat koordinasi bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) guna memperkuat sinergi penegakan hukum di sektor energi dan sumber daya mineral, khususnya penanganan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayahnya. Rapat berlangsung di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulteng, Senin (13/10/2025).
Rapat tersebut dihadiri Direktur Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral (Dirjen Gakkum ESDM) Rielke Jeffri Huwae, Staf Khusus Menteri ESDM Komjen Polisi (Purn) Rudy Sufahriadi, Ketua DPRD Sulteng M Arus Abdul Karim, Kasdam XIII/Merdeka Brigjen TNI Agus Sasmita, serta perwakilan dari Kejaksaan Tinggi, polda, Dinas ESDM, dan sejumlah perusahaan tambang.
Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Sulteng, Muhammad Arus Abdul Karim menegaskan, komitmen lembaganya mendukung langkah pemerintah pusat dan daerah dalam menindak tegas aktivitas pertambangan ilegal yang dinilai telah menimbulkan kerugian sosial, ekonomi, dan lingkungan.
“Masalah PETI bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi menyangkut keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan hidup. DPRD Sulteng siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan Kementerian ESDM untuk mencari solusi yang tegas namun tetap berkeadilan,” ujar Arus Abdul Karim.
Ketua DPRD juga mengapresiasi inisiatif Kementerian ESDM yang mempertemukan seluruh unsur pemerintah dan aparat hukum untuk membangun pendekatan terpadu dalam mengatasi persoalan tambang ilegal.
Sementara Gubernur Anwar Hafid menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap persoalan pertambangan di Sulteng.
“Kehadiran Bapak Dirjen menjadi harapan besar bagi kami. Semoga dapat memberikan pencerahan dalam penanganan tata kelola sumber daya mineral di daerah ini,” ujarnya.
Ia menegaskan hampir seluruh dari 13 kabupaten/kota di Sulteng memiliki potensi mineral yang besar.
Menurutnya, potensi sumber daya alam ini harus dikelola dengan baik agar memberi manfaat maksimal bagi masyarakat.
Ia mencatat, sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah secara y-o-y mencapai 7,95% (Triwulan II 2025), namun angka kemiskinan sebesar 10,92%.
“Kita berharap potensi pertambangan dapat berkontribusi nyata untuk menurunkan kemiskinan,” tambahnya.
Sejak dilantik sebagai gubernur pada 20 Februari 2025, ia mengaku fokus terhadap persoalan PETI yang marak di sejumlah daerah.
Ia menilai, salah satu penyebab munculnya PETI adalah keinginan masyarakat untuk bekerja mandiri tanpa terikat perusahaan besar.
“Kami berharap Kementerian ESDM dapat menempuh langkah-langkah preventif dan mentertibkan persoalan PETI agar masyarakat bisa mendapatkan hasil yang positif serta meningkatkan pendapatan negara dan daerah,” tuturnya.
Sementara itu, Dirjen Gakkum ESDM Rielke Jeffri Huwae menjelaskan, direktorat yang dipimpinnya merupakan unit baru di bawah Kementerian ESDM yang fokus pada penegakan hukum di sektor energi dan sumber daya mineral.
“Pembentukan direktorat ini adalah langkah terobosan untuk merespons laporan masyarakat dan memperkuat tata kelola sumber daya alam,” ujarnya.
Ia menambahkan, Sulawesi Tengah menjadi provinsi pertama yang dikunjungi pihaknya dalam rangka membangun sinergi pusat dan daerah untuk penanganan PETI dan pengawasan koridor pertambangan.
“Kami siap mendukung langkah-langkah yang diambil Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk menertibkan aktivitas pertambangan,” pungkasnya. CAL
Komentar