SIGI– Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding melaksanakan kunjungan reses dan silaturahmi bersama warga Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada Selasa (14/10/2025) sore.
Sarifuddin Sudding hadir sebagai pembicara dalam kegiatan yang bertajuk “Dialog Kebangsaan Penegakan Hukum untuk Kemandirian Pangan” yang digelar di Aula Mapolres Sigi.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulteng Andi Panca Sakti mewakili kajati, Kapolres Sigi AKBP Kari Amsah Ritonga, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, pimpinan perbankan, dan sejumlah tokoh masyarakat setempat.
Pertemuan ini menjadi ruang dialog terbuka untuk membahas tantangan penegakan hukum dalam mendukung kedaulatan dan kemandirian pangan di daerah.
Dalam kesempatan itu, Sarifuddin Sudding menegaskan bahwa penegakan hukum memiliki keterkaitan erat dengan upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Dia menyoroti bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah menaruh perhatian besar terhadap program kemandirian pangan agar rakyat Indonesia tidak mengalami kekurangan bahan pokok.
“Pak Presiden menyampaikan bahwa masyarakat harus kenyang. Ia tidak mau melihat rakyatnya dalam kondisi kekurangan,” ujar Sarifuddin Sudding di hadapan peserta dialog.
Dia menambahkan, besarnya alokasi anggaran pemerintah dalam program ketahanan pangan mencerminkan keseriusan negara dalam memperkuat sektor pertanian.
Ia menjelaskan, dukungan itu mencakup program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk petani, pengadaan bibit unggul, penyediaan alat pertanian modern, hingga penjaminan harga hasil panen agar petani tidak dirugikan.
Meski begitu, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) asal Sulawesi Tengah itu mengingatkan bahwa besarnya anggaran tersebut juga berpotensi disalahgunakan jika tidak diawasi dengan ketat oleh aparat penegak hukum (APH).
Karena itu, ia menilai peran APH menjadi sangat penting untuk memastikan implementasi kebijakan benar-benar berpihak kepada petani.
“Tentunya ini harus dikawal dengan baik agar tidak ada lagi penyalahgunaan kewenangan, sehingga petani bisa merasakan hasil dari kerja kerasnya sendiri,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sarifuddin Sudding menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur pertanian yang kini tengah digalakkan pemerintah, seperti irigasi dan fasilitas pendukung produksi pangan.
Ia menekankan, peningkatan infrastruktur harus dibarengi dengan transparansi, pengawasan, serta partisipasi masyarakat dalam mengawal setiap prosesnya.
“Pembangunan infrastruktur pertanian sangat penting, tapi jangan sampai ada praktik penyimpangan di lapangan. Jika masyarakat, pemerintah, dan penegak hukum berjalan searah, maka kemandirian pangan yang kita cita-citakan bisa terwujud,” pungkas Sarifuddin Sudding yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah PAN Sulteng itu.
Untuk diketahui, anggaran untuk ketahanan pangan pada 2026 mendatang mencapai Rp164,4 triliun. Jumlahnya naik dibandingkan APBN 2025 yang hanya Rp139,4 triliun.
Ratusan triliun rupiah anggaran ketahanan pangan itu dialokasikan diantaranya untuk penguatan produksi sebesar Rp114,1 triliun dan subsidi pupuk 9,62 juta ton sebesar Rp46,9 triliun.
Kemudian anggaran mencetak sawah baru dan optimasi lahan 550 ribu hektare sebesar Rp19,7 triliun, pengadaan alat mesin pertanian pra panen tanaman pangan 37 ribu unit, bantuan 15 unit dan irigasi untuk 104 hektare lahan sawah sebesar Rp12 triliun. CAL
Komentar