PALU– Gubernur diwakili oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Tengah (Sulteng), Novalina menghadiri kegiatan Diskusi Kajian Jangka Pendek Lemhannas RI dengan tema “Peningkatan Kompetensi SDM Unggul melalui Kolaborasi Multipihak di Era Digital” yang digelar di sebuah hotel Jalan Sam Ratulangi, Kota Palu, Kamis (27/11/2025).
Acara ini dihadiri oleh Pelaksana Tugas Deputi Pengkajian Strategis Lemhannas RI, Mayjen TNI (Mar) Ipung Purwadi, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, Brigjen Polisi Helmi Kwarta Kusuma Putra Rauf, anggota DPRD Sulteng, unsur forkopimda, perwakilan akademisi, OPD terkait, serta para pemangku kepentingan yang bergerak dalam transformasi digital dan pengembangan sumber daya manusia.
Dalam sambutannya, sekprov menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada tim Lemhannas RI yang hadir di Sulteng.
“Atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, saya mengucapkan selamat datang kepada Tim Lemhannas RI di Kota Palu, Bumi Tadulako, Negeri Sulteng Nambaso. Kehadiran bapak dan ibu merupakan kebanggaan dan kesempatan berharga bagi kami untuk berbagi pandangan, memperdalam pengetahuan, serta merumuskan langkah strategis bagi kemajuan daerah di era digital,” ujarnya.
Sekprov menyebut tema yang diangkat Lemhannas RI bukan hanya relevan, tetapi krusial.
Menurutnya, daya saing daerah di era digital tidak lagi hanya bertumpu pada potensi sumber daya alam, tetapi pada kualitas manusia yang mengelola sumber daya tersebut.
“Sulawesi Tengah mempunyai potensi besar baik sumber daya alam, posisi strategis di kawasan timur Indonesia, maupun modal sosial dan budaya. Namun demikian, tantangan pembangunan masih perlu diatasi,” ujarnya.
Dia menjelaskan, Sulawesi Tengah kini berada pada fase transformasi ekonomi melalui hilirisasi industri, khususnya nikel dan turunannya.
Kondisi ini membuka peluang besar penciptaan lapangan kerja, tetapi juga menuntut peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) agar mampu bersaing dalam industri berbasis teknologi dan standar global.
Olehnya itu menegaskan, penguatan SDM aparatur pemerintah, termasuk melalui asesmen talenta untuk mendukung program Sembilan Berani, serta peningkatan kompetensi masyarakat merupakan kebutuhan mendesak agar masyarakat lokal dapat menjadi pelaku utama pembangunan, bukan sekadar penonton.
“Birokrasi harus menjadi role model transformasi, cepat, adaptif, berbasis data, dengan pelayanan publik digital yang mudah diakses, serta kebijakan yang inovatif dan akuntabel,” tegasnya.
Hal tersebut sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD Sulawesi Tengah 2025-2029 dengan visi “Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan”.
Untuk memperkuat kerja pembangunan, pemerintah provinsi (pemprov) telah menetapkan Sembilan Program Berani sebagai platform prioritas, mulai dari Berani Cerdas, Berani Sehat, Berani Makmur hingga Berani Berintegritas.
Dia juga menyoroti agenda terobosan pengembangan SDM aparatur melalui Corporate University Sulawesi Tengah, yang sementara dikembangkan oleh Badan Pengembangan SDM Provinsi.
Model ini dirancang sebagai ekosistem pembelajaran berkelanjutan yang melibatkan multipihak seperti akademisi, industri, komunitas profesional, dan lembaga nasional.
Tujuannya untuk mencetak aparatur sipil negara yang adaptif, inovatif, serta mampu menjadi penggerak transformasi layanan publik dan pembangunan daerah.
Sekprov menutup sambutannya berharap Sulteng menjadi daerah prioritas pusat untuk mendapatkan bantu dan menekankan bahwa kolaborasi multipihak menjadi fondasi keberhasilan percepatan peningkatan kompetensi SDM daerah.
“Jika kolaborasi multipihak kita kuat, Sulawesi Tengah tidak hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya talenta, inovasi, dan ketahanan sosial,” katanya.
Dengan berlangsungnya kegiatan ini, pemprov berharap hadirnya sinergi konkret antara pemerintah daerah, Lemhannas RI, akademisi, dunia industri dan masyarakat untuk mempercepat peningkatan kapasitas SDM Sulawesi Tengah menuju era digital dan industrialisasi. CAL
Komentar