PALU– Pihak Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menggelar kegiatan Lokakarya Akademik “Penegakan Hukum dan Upaya Menjaga Stabilitas Nasional” di sebuah hotel Jalan Malonda, Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Rabu (3/12/2025).
Ketua Fraksi PAN MPR RI, Sarifuddin Sudding yang juga Anggota Komisi III DPR RI Asal Daerah Pemilihan Sulteng berkesempatan hadir dan menyampaikan kata sambutannya.
Dia mengatakan, lokakarya ini merupakan suatu agenda MPR RI dalam rangka mendapatkan rumusan atau rekomendasi terkait menyangkut masalah penegakan hukum dan upaya menjaga stabilitas nasional.
Sarifuddin Sudding bilang, memang dewasa ini berbagai macam problematika terjadi mulai dari permasalahan sosial, ekonomi, lingkungan dan lainnya yang sifatnya menghadirkan tantangan baru bagi sistem hukum dan upaya penegakannya.
Mengantisipasi tantangan-tantangan itu kata dia, tentunya melakukan penguatan dalam konteks penegakan hukum sebagai pilar dan penopang hadirnya keamanan, ketertiban dan kenyamanan di tengah masyarakat.
“Tentunya kita di MPR dan DPR RI berupaya terus membuat suatu regulasi yang betul-betul menjaga keamanan dan ketertiban, khususnya penegakan hukum,” tutur Ketua DPW PAN Sulteng itu.
Saat ini Sarifuddin Sudding melihat Presiden Prabowo Subianto konsen terhadap penegakan hukum.
Siapapun yang terlibat dalam pelanggaran hukum kata dia, baik di bidang perkebunan, pertambangan, lingkungan akan ditindak sesuai apa yang dilanggar.
Menurutnya, saat ini berapa banyak luas lahan kelapa sawit yang beberapa lama dikelola tanpa izin itu sudah diambil oleh negara.
Lalu kemudian di sektor pertambangan, berapa banyak lahan-lahan yang selama ini dikelola dengan ilegal juga sudah dicabut dan diambil oleh negara serta dikenakan penalti melalui Satgas PKH (Penertiban Kawasan Hutan) bentukan Presiden Prabowo.
“Ini patut diapresiasi, patut kita hargai semangat yang dibangun oleh beliau dalam konteks penegakan hukum saat ini,” ujarnya.
Menurutnya, dari masa ke masa, kejahatan di negara ini juga akan semakin meningkat.
Apalagi kata dia, di era digitalisasi kejahatan siber itu masif. Kejahatan trans nasional dan persoalan narkoba pun begitu.
“Kemarin kita lihat ada seorang buronan yang ditangkap oleh BNN, penyelundupan sabu-sabu dua ton. Nah kejahatan seperti ini bagi kita betul-betul menjadi atensi karena merusak generasi bangsa dan juga mengancam kedaulatan bangsa kita. Dan ini terkait menyangkut masalah stabilitas nasional,” katanya.
Dia pun kembali menegaskan bahwa narkoba ini adalah kejahatan kemanusiaan.
Olehnya dia meminta kepada aparat penegak hukum untuk tidak memberikan toleransi terhadap para pelaku narkoba.
“Kalau perlu tindakan yang tegas seperti dilakukan oleh (mantan) Presiden Duterte di Filipina, ada pelaku narkoba langsung tembak, tidak ada hak asasi manusia, daripada mengancam generasi bangsa dan kedaulatan bangsa kita,” tegas Sarifuddin Sudding yang disambut tepuk tangan dari para peserta.
Lokakarya yang diikuti sekira 80 orang peserta itu juga dihadiri Sigit Purnomo Said atau Pasha Ungu (Wakil Ketua Fraksi PAN MPR RI/Anggota Komisi VIII DPR RI), Ajbar Abdul Kadir (Bendahara Fraksi PAN MPR/Anggota Komisi IV DPR RI), dan sejumlah anggota DPRD kabupaten/kota di Sulteng.
Lokakarya itu juga menghadirkan tiga narasumber yakni Sulbadana, M Nur Alamsyah, serta Randy Atma R Massi yang masing-masing menyampaikan materinya terkait penegakan hukum dan upaya menjaga stabilitas nasional. CAL
Komentar