NEW YORK– PBB merilis sekitar 55 ribu keluarga Palestina di Jalur Gaza terdampak badai musim dingin. Menurut PBB, badai turut merusak tempat tinggal mereka.
“Hampir 55 ribu keluarga telah terdampak sejauh ini oleh hujan terbaru di seluruh Gaza, dengan harta benda dan tempat tinggal mereka rusak atau hancur akibat badai,” ungkap Wakil Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB, Farhan Haq, saat memberikan keterangan pers di markas PBB di New York, Amerika Serikat, Rabu (17/12/2025), dikutip Middle East Monitor, Kamis (18/12/2025).
Haq menambahkan, angka perkiraan keluarga terdampak merupakan pencatatan Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA). Dia menyoroti pembatasan ketat Israel terhadap masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Menurut Haq, minimnya pasokan bantuan kemanusiaan membatasi ruang gerak organisasi-organisasi kemanusiaan untuk memperluas respons mereka lebih cepat di Gaza. Hal itu berdampak langsung kepada penduduk Gaza yang sudah menderita akibat agresi Israel selama dua tahun terakhir.
Awal bulan ini, Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) mengungkapkan, Israel telah menahan masuknya 6.000 truk pengangkut bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Selain bahan pokok dan obat-obatan, truk-truk tersebut turut mengangkut ratusan ribu tenda serta selimut untuk 1,3 juta pengungsi.
Penasihat media UNRWA, Adnan Abu Hasna, mengungkapkan, jumlah truk yang memasuki Gaza memang meningkat jika dibandingkan sebelum gencatan senajata tercapai. Namun jumlahnya tetap masih sangat jauh dari yang dibutuhkan.
Abu Hasna mengatakan, Israel terus memblokir masuknya ratusan barang penting, termasuk pasokan kesehatan, peralatan air dan sanitasi, serta bahan pangan pokok.
“Yang diizinkan masuk hanyalah sejumlah truk terbatas yang membawa barang-barang komersial, sementara 95 persen penduduk Jalur Gaza bergantung pada bantuan kemanusiaan dan tidak mampu membeli bahan-bahan tersebut,” ucapnya, dikutip laman Middle East Monitor, 2 Desember 2025 lalu.
Dia menekankan, sebagian besar masyarakat Gaza telah kehilangan daya beli mereka. Oleh karena itu, mereka hanya bergantung pada bantuan sebagai satu-satunya pilihan yang tersedia.
Sebelumnya Badan Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD) mengungkapkan, perang selama dua tahun terakhir di Jalur Gaza dan pembatasan ekonomi di Tepi Barat telah merontokkan pertumbuhan ekonomi Palestina yang sudah dicapai selama lebih dari dua dekade.
Menurut UNCTAD, khusus untuk Gaza, proses pemulihannya dapat memakan waktu puluhan tahun.
UNCTAD mengungkapkan, perekonomian di Jalur Gaza dan Tepi Barat mengalami kontraksi sebesar 30 persen pada 2024 dibandingkan 2022. Menurut UNCTAD, itu merupakan penurunan tertajam sejak mereka mulai menghimpun data pada 1972.
Dalam catatan UNCTAD, kontraksi yang dialami Palestina saat ini lebih buruk dibandingkan pada era Intifada II yang dimulai pada tahun 2000.
“Apa yang kita saksikan hari ini sangat mengkhawatirkan. Operasi militer yang berkepanjangan, dikombinasikan dengan pembatasan yang telah berlangsung lama, telah mendorong ekonomi wilayah Palestina yang diduduki ke dalam penurunan terdalam yang pernah tercatat,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal UNCTAD, Pedro Manuel Moreno, kepada awak media di Jenewa, Swiss, pada 25 November 2025 lalu.
Ekonom UNCTAD, Rami al-Azzeh, mengungkapkan, saat ini PDB per kapita di Gaza mencapai 161 dolar AS per tahun atau sekitar 44 sen per orang per hari. Menurut Rami, angka tersebut masuk ke tingkat terendah di dunia.
“Dibutuhkan waktu puluhan tahun bagi Gaza untuk menghasilkan lebih banyak daripada yang dihasilkannya sebelum konflik dan untuk pulih sepenuhnya. Dan itu, tentu saja, jika semua kondisi berjalan ke arah yang benar,” kata Rami al-Azzeh.
Laporan UNCTAD mencatat, kehancuran yang timbul akibat perang selama dua tahun terakhir akan membuat Gaza bergantung pada dukungan internasional yang ekstensif selama bertahun-tahun mendatang.
Tak hanya Gaza, Tepi Barat turut mengalami kemerosotan ekonomi terparah yang pernah tercatat. Hal itu didorong oleh pembatasan pergerakan dan akses serta hilangnya peluang ekonomi.
Mutasim Elagraa dari UNCTAD mengungkapkan, memburuknya kasus kekerasan pemukim terhadap warga Palestina di Tepi Barat menghalau para petani untuk mengakses tanaman dan ternak mereka.
“Ini adalah salah satu dari banyak faktor yang jelas merugikan ekonomi Palestina dan memperparah masalah ekonomi,” ujarnya.
Israel dan Hamas telah menyepakati kesepakatan gencatan senjata di Gaza pada 10 Oktober 2025. Namun sejak saat itu, Israel telah berulang kali melanggar kesepakatan dan melancarkan serangan udara ke Gaza. Serangan tersebut turut mengakibatkan kematian warga sipil.
Agresi Israel ke Gaza, yang dimulai sejak Oktober 2023, telah membunuh lebih dari 69 ribu orang. Sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak.
(sumber: republika.co.id)
Komentar