CARACAS– Krisis multidimensi yang melanda Venezuela selama lebih dari satu dekade terakhir menjadikannya salah satu contoh paling ekstrem tentang bagaimana kebijakan negara dapat berdampak langsung pada penderitaan rakyat.
Negara Amerika Latin yang pernah dikenal sebagai salah satu ekonomi terkaya di kawasan, dengan cadangan minyak terbesar di dunia, kini justru identik dengan hiperinflasi, kelangkaan pangan, eksodus massal penduduk, serta instabilitas politik berkepanjangan.
Sejak Nicolas Maduro mengambil alih kekuasaan pada 2013 setelah wafatnya Hugo Chavez, Venezuela menghadapi penurunan tajam di hampir semua indikator kesejahteraan.
Meski pemerintah sering menyalahkan sanksi internasional dan “perang ekonomi” dari luar negeri, banyak analis menilai akar persoalan justru terletak pada kebijakan internal yang keliru, tidak konsisten, dan sarat kepentingan politik.
Berikut tujuh kebijakan utama Presiden Nicolas Maduro yang dinilai berkontribusi besar terhadap penderitaan rakyat Venezuela.
1. Hiperinflasi yang Menggerus Daya Beli Rakyat
Salah satu dampak paling nyata dari kebijakan ekonomi pemerintahan Maduro adalah hiperinflasi ekstrem. Dalam beberapa tahun, Venezuela mengalami tingkat inflasi tahunan yang mencapai ratusan ribu hingga jutaan persen.
Nilai mata uang bolivar runtuh drastis, membuat uang tunai nyaris tak bernilai. Harga kebutuhan pokok melonjak dalam hitungan hari, bahkan jam. Gaji bulanan pekerja sering kali tidak cukup untuk membeli makanan selama beberapa hari.
Banyak warga harus membawa tas penuh uang hanya untuk membeli roti atau beras. Tabungan hidup lenyap, kelas menengah jatuh miskin, dan kemiskinan ekstrem melonjak tajam.
Kebijakan pencetakan uang secara masif untuk menutup defisit anggaran, tanpa dukungan produktivitas ekonomi, menjadi salah satu penyebab utama hiperinflasi.
Upaya redenominasi mata uang yang dilakukan pemerintah beberapa kali terbukti tidak menyelesaikan akar masalah, melainkan hanya bersifat kosmetik.
2. Anjloknya Produksi Minyak Nasional
Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, bahkan melampaui Arab Saudi. Namun ironisnya, di bawah pemerintahan Maduro, produksi minyak justru merosot tajam. Dari jutaan barel per hari, produksi turun hingga hanya sebagian kecilnya.
Penyebabnya bukan semata sanksi internasional, tetapi juga salah kelola perusahaan minyak negara, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Perusahaan ini dipenuhi penunjukan politik, kurangnya profesionalisme, minim perawatan infrastruktur, serta maraknya korupsi.
Alih-alih menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, PDVSA berubah menjadi alat politik. Investasi asing menurun drastis karena ketidakpastian hukum dan nasionalisasi paksa. Akibatnya, pemasukan negara yang sangat bergantung pada minyak pun runtuh, memperparah krisis fiskal.
3. Krisis Pangan dan Obat-obatan Akibat Kontrol Harga
Kebijakan kontrol harga yang ketat menjadi salah satu kebijakan paling kontroversial di era Maduro. Dengan dalih melindungi rakyat dari spekulan, pemerintah menetapkan harga maksimum untuk berbagai kebutuhan pokok.
Namun dalam praktiknya, kebijakan ini justru mematikan insentif produksi. Produsen merugi karena biaya produksi lebih tinggi daripada harga jual yang ditetapkan pemerintah. Banyak pabrik tutup, petani berhenti menanam, dan distribusi barang terganggu.
Akibatnya, rak supermarket kosong, antrean panjang terjadi di mana-mana, dan pasar gelap tumbuh subur. Kelangkaan obat-obatan menjadi masalah serius, terutama bagi penderita penyakit kronis. Rumah sakit kekurangan peralatan dasar, sementara tenaga medis bekerja dalam kondisi sangat terbatas.
Krisis pangan dan kesehatan ini mendorong munculnya malnutrisi, peningkatan angka kematian yang sebenarnya bisa dicegah, serta runtuhnya sistem layanan publik.
4. Penanganan Demonstrasi yang Represif
Ketika kondisi ekonomi memburuk, gelombang protes dari masyarakat menjadi tak terelakkan. Namun respons pemerintah Maduro terhadap demonstrasi sering kali bersifat represif. Aparat keamanan dilaporkan menggunakan kekuatan berlebihan untuk membubarkan massa.
Penangkapan massal, kriminalisasi aktivis, hingga dugaan penyiksaan terhadap tahanan politik menjadi sorotan berbagai organisasi hak asasi manusia internasional. Tokoh oposisi politik banyak yang dipenjara, diasingkan, atau dilarang mencalonkan diri dalam pemilu.
Media independen dibatasi, bahkan ditutup. Ruang kebebasan sipil menyempit, membuat masyarakat sulit menyalurkan aspirasi secara damai dan demokratis. Pendekatan represif ini tidak menyelesaikan krisis, justru memperdalam ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah.
5. Pemilu yang Dipertanyakan Legitimasi dan Transparansinya
Pemilu seharusnya menjadi mekanisme demokratis untuk menyelesaikan konflik politik. Namun sejumlah pemilu di era Maduro menuai kritik keras dari komunitas internasional. Banyak pihak menilai proses pemilu tidak berlangsung secara bebas dan adil.
Tuduhan manipulasi hasil, penggunaan sumber daya negara untuk kampanye, pembatasan oposisi, serta tekanan terhadap pemilih sering mencuat.
Akibatnya, hasil pemilu tidak diakui oleh sebagian negara dan lembaga internasional. Venezuela pun terjebak dalam krisis legitimasi pemerintahan, dengan munculnya dualisme kekuasaan dan isolasi diplomatik.
Kondisi ini berdampak langsung pada rakyat, karena ketidakstabilan politik menghambat bantuan internasional, investasi, dan pemulihan ekonomi.
6. Eksodus Jutaan Warga ke Luar Negeri
Salah satu dampak paling tragis dari krisis Venezuela adalah eksodus besar-besaran penduduknya. Jutaan warga meninggalkan tanah air demi mencari kehidupan yang lebih layak di negara lain, terutama di Amerika Latin.
Fenomena ini disebut sebagai salah satu krisis migrasi terbesar di dunia dalam beberapa dekade terakhir. Banyak migran Venezuela menghadapi perjalanan berbahaya, eksploitasi, dan diskriminasi di negara tujuan.
Di dalam negeri, eksodus ini menyebabkan kekurangan tenaga kerja terampil, termasuk dokter, perawat, insinyur, dan guru. Sistem layanan publik semakin melemah, menciptakan lingkaran krisis yang sulit diputus.
7. Fokus Politik Dinilai Mengalahkan Agenda Kesejahteraan
Banyak pengamat menilai pemerintahan Maduro lebih menekankan kelangsungan kekuasaan politik daripada reformasi ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Kebijakan sering kali diambil demi mempertahankan loyalitas elite dan militer, bukan untuk membangun fondasi ekonomi jangka panjang.
Reformasi struktural yang diperlukan—seperti pembenahan fiskal, deregulasi ekonomi, perbaikan iklim investasi, dan penguatan institusi—berjalan lambat atau setengah hati. Pemerintah lebih mengandalkan narasi ideologis dan musuh eksternal sebagai penjelasan atas krisis.
Akibatnya, peluang pemulihan ekonomi terhambat, sementara beban penderitaan terus ditanggung rakyat biasa.
Krisis yang Dibentuk oleh Kebijakan
Krisis Venezuela bukanlah hasil dari satu faktor tunggal, melainkan akumulasi kebijakan ekonomi, politik, dan sosial yang saling memperparah. Meski tekanan eksternal seperti sanksi internasional berperan, banyak penderitaan rakyat justru berakar dari keputusan internal pemerintahan Nicolas Maduro.
Selama kebijakan lebih berorientasi pada stabilitas kekuasaan daripada kesejahteraan rakyat, krisis dikhawatirkan akan terus berlanjut. Venezuela menjadi pelajaran penting bagi dunia tentang bagaimana salah kelola negara dapat mengubah kekayaan alam menjadi bencana kemanusiaan.
(sumber: sindonews.com)
Komentar