PALU– Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid menerima kunjungan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) di ruang kerjanya, Selasa (3/3/2026).
Dalam pertemuan tersebut, walikota didampingi oleh Sekretaris Kota Palu, Irmayanti Pettalolo, Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu, Trisno Yunianto, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
Kunjungan DPW ALFI/ILFA Sulteng ini dilaksanakan dalam rangka silaturahmi sekaligus berdiskusi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Palu mengenai sejumlah isu transportasi logistik.
Khususnya terkait jalur lintas truk pengangkut peti kemas di dalam wilayah Kota Palu serta beberapa hal lainnya yang berkaitan dengan kelancaran arus distribusi barang.
Dalam kesempatan tersebut, Walikota Hadianto menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan jajaran asosiasi logistik yang telah datang untuk berdialog secara langsung dengan pemerintah daerah.
Menurutnya, kebijakan penataan jalur lintas kendaraan logistik, termasuk truk pengangkut kontainer, merupakan langkah yang perlu diterapkan demi menciptakan ketertiban transportasi di dalam kota.
Walikota menyadari bahwa kebijakan tersebut mungkin menimbulkan berbagai tanggapan dari sejumlah pihak, namun langkah tersebut tetap perlu dijalankan agar pemerintah dapat mengetahui berbagai kelemahan yang perlu dievaluasi.
“Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, hal ini tetap akan kita terapkan. Kondisi seperti ini juga dialami oleh daerah-daerah lain, termasuk kota-kota besar. Kalau tidak kita terapkan, kita tidak pernah tahu di mana kelemahan yang perlu kita evaluasi,” ujarnya.
Hadianto menegaskan, berbagai masukan yang disampaikan oleh pihak asosiasi akan menjadi catatan penting bagi Pemkot Palu, sehingga kebijakan yang diambil nantinya tetap memperhatikan kelancaran arus transportasi dan distribusi logistik.
Lebih lanjut, walikota juga menekankan, kondisi seperti ini pada akhirnya akan menyesuaikan seiring dengan penerapan kebijakan yang dilakukan.
Menurut walikota, apabila penataan tidak segera dilakukan, maka perkembangan kota juga akan terhambat.
“Kalau tidak seperti itu, kota kita tidak akan berkembang. Oleh karena itu, langkah pertama yang kita lakukan adalah pembatasan, dan tentu saja tetap akan kita evaluasi,” katanya.
Selain itu, walikota juga menyinggung persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bagi kendaraan angkutan logistik.
Dia menyebutkan, kuota BBM pada dasarnya mencukupi, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai persoalan yang perlu ditertibkan.
Sebagai bagian dari penataan tersebut, pemerintah mendorong agar SPBU yang berada di wilayah lingkar luar kota menjadi lokasi pengisian bagi kendaraan truk kontainer, sementara SPBU yang berada di dalam kota diprioritaskan untuk kendaraan kecil.
Walikota menyebutkan, semua SPBU di wilayah dalam kota nantinya tidak lagi melayani truk kontainer, seperti yang berada di Jalan Pangeran Diponegoro, Pramuka, Mohammad Yamin, dan wilayah dalam lainnya.
“SPBU yang berada di lingkar luar kota yang akan kita dorong untuk melayani kendaraan-kendaraan besar,” jelas walikota.
Melalui kebijakan tersebut, Pemkot Palu berharap tercipta kondisi kota yang lebih tertib, disiplin, serta mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.
Di akhir pertemuan, walikota juga membuka ruang bagi DPW ALFI/ILFA Provinsi Sulawesi Tengah untuk terus memberikan masukan yang konstruktif.
Pemkot Palu kata dia, akan mengkaji seluruh masukan tersebut secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan final terkait kebijakan penataan jalur transportasi logistik di Kota Palu.
Rencananya, Pemkot Palu akan melakukan pertemuan lanjutan dengan mengundang sejumlah pihak, termasuk dari pihak asosiasi logistik, SPBU, pihak pergudangan, dan lainnya pada Kamis (5/3/2026) mendatang. LAH
Komentar