SultengTerkini.Com, PALU– Ratusan mahasiswa yang mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa Fisip Universitas Tadulako Kota Palu melakukan demonstrasi di depan gedung DPRD Sulawesi Tengah Jalan Sam Ratulangi, Selasa (24/9/2019).
Dalam tuntutannya, massa aksi yang dipimpin Rivaldi dan Cio itu menolak lima poin yakni menolak revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi, RUU Pertanahan, kenaikan iuran BPJS, kenaikan Uang Kuliah Tunggal, dan RUU KUHP.
Mahasiswa menilai revisi UU KPK dapat melemahkan KPK dalam memberantas korupsi di negara ini, dimana dapat disimpulkan juga bahwa pegawai KPK tidak lagi independen.
Apalagi dalam revisi UU KPK itu disebutkan KPK harus meminta izin Dewan Pengawas dalam penyadapan, penyelidik hanya berasal dari kepolisian, dalam penuntutan KPK harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, dan KPK berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan, sehingga dengan tidak independennya KPK, maka dipastikan koruptor akan semakin mendapatkan kebebasannya.
Belum lagi pemerintah akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada awal Januari 2020, dimana kebijakan itu tidak berpihak pada rakyat kecil.
“Ini aksi perjuangan sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab kami sebagai mahasiswa,” kata orator dalam aksinya.
Aksi itu sempat diwarnai kericuhan saat mahasiswa memaksa masuk ke halaman gedung DPRD Sulteng lantaran tidak satupun wakil rakyat yang datang menemui massa.
Namun situasi itu tidak berlangsung lama karena Kapolres Palu AKBP Mujianto tampak turun langsung menenangkan anggotanya yang melakukan pengamanan di depan pintu masuk gedung DPRD Sulteng tersebut.
Informasi yang dihimpun, aksi demo mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Palu juga kembali akan berlanjut pada Rabu (25/9/2019) dengan jumlah massa lebih banyak. CAL
Komentar