SultengTerkini.Com, PALU- Serapan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) masih sangat rendah. Hingga November 2019, serapan anggaran pemerintah baru sebesar 55,78 persen.
Struktur anggaran Pemprov Sulteng tahun ini tercatat sebesar Rp4,341 triliun. Dana tersebut rencananya digunakan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp2,370 triliun dan sisanya digunakan untuk belanja langsung. Kemudian, dana belanja tidak langsung dibagi menjadi dua bagian yakni belanja pegawai sebesar Rp1,353 triliun dan belanja non pegawai sebesar Rp1,016 triliun.
Sedangkan dana belanja langsung, digunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp114 miliar dan belanja non pegawai sebesar Rp1,856 triliun. Dari dana belanja non pegawai ini, Rp970 miliar diantaranya adalah belanja barang dan jasa dan sisanya sebesar Rp885 miliar digunakan untuk belanja modal.
Perlu diketahui, belanja tidak langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja jenis ini, umumnya dibagi menjadi belanja pegawai (pembayaran gaji dan tunjangan pegawai), bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tak terduga.
Sedangkan belanja langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Komponen belanja langsung adalah belanja pegawai (upah atau honor kepada pegawai atas pelaksanaan program), belanja barang dan jasa (pengeluaran dalam bentuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan) serta belanja modal (pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud seperti tanah, bangunan, mesin, jalan, irigasi atau aset tetap lainnya).
Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan Sulteng, Abdul Madjid Ikram membenarkan rendahnya serapan anggaran Pemprov Sulteng. Menurut Abdul Madjid, bila dibandingkan dengan tahun 2018, realisasi anggaran hingga Bulan November tahun ini berada di level bawah.
Bank Indonesia Perwakilan Sulteng mencatat, realisasi anggaran pemerintah pada November 2018 hampir menyentuh angka 90 persen.
Olehnya, Abdul Madjid berharap agar pemerintah memacu percepatan realisasi anggaran tersebut meski tutup buku tinggal dua pekan.
“Data yang ada pada kami baru sampai Bulan November. Mungkin sekarang realisasinya jauh lebih besar dari itu,” jelas Abdul Madjid saat bertemu sejumlah wartawan di Kantor Bank Indonesia Perwakilan Sulteng, Selasa (17/12/2019).
Mantan Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan Cirebon tersebut melanjutkan, peningkatan realisasi serapan anggaran begitu penting sebagai salah satu indikator pemicu pertumbuhan ekonomi di Bumi Tadulako.
“Belanja pemerintah sangat penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Anggaran yang terserap bisa memacu geliat ekonomi di masyarakat,” sebutnya.
Meski demikian, Abdul Madjid optimis pertumbuhan ekonomi Sulteng tahun ini sesuai target.
“Arahnya (pertumbuhan ekonomi) bisa mencapai 6,3 persen,” tuturnya. GUS
Komentar