SultengTerkini.Com, PALU– Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) yang menerima pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Poso yang melakukan konsultasi dan koordinasi ke DPRD Sulteng sepakat agar ada evaluasi terkait pelaksanaan Operasi Tinombala di Kabupaten Poso.
“Kalau saya, dihentikan saja operasi Tinombala. Janggal kedengaran, hanya mengejar kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT), yang katanya sekarang jumlahnya tidak sampai 20-an orang, butuh waktu puluhan tahun dan personel ratusan orang,” tegas Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulteng, Wiwik Jumatul Rofiah, Kamis (11/06/2020), dalam keterangan persnya.
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Poso yang melakukan konsultasi dan koordinasi ke DPRD Sulteng, yakni Romy S Alimin, M Yusuf, Makmur Lapido, Hidayat Bungasawa, dan Iskandar Lamuka.
Rombongan DPRD Kabupaten Poso diterima oleh Wakil Ketua I DPRD Sulteng HM Arus Abdul Karim yang didampingi oleh Wakil Ketua Komisi I, Wiwik Jumatul Rofi’ah dan anggota DPRD Sulteng lainnya masing masing Yus Mangun, Zainal Abidin Ishak, dan Enos Pasaua.
Kedatangan anggota DPRD Poso, juga dalam rangka menyampaikan dan melakukan konsultasi terkait situasi dan kondisi Poso yang kembali mulai mencekam selang beberapa bulan terakhir ini, karena adanya korban penembakan dan pembunuhan.
Rombongan DPRD Poso menyampaikan, bahwa situasi dan kondisi keamanan Poso sangat membutuhkan dukungan DPRD Sulteng.
Juga dilaporkan, bahwa DPRD Poso telah melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kapolres Poso, terutama terkait dengan tertembaknya sejumlah warga sipil yang tidak berdosa di daerah itu.
“Terus terang kami yang mengikuti kejadian demi kejadian hingga tiga korban warga kami sangat memilukan,” kata Wakil Ketua DPRD Poso, Romy D Alim dalam rapat tersebut, sebagaimana rilis yang disampaikan Humas DPRD Sulteng.
Demikian juga M Yusuf serta Iskandar Lamuka, menyampaikan begitu runtut peristiwa yang sangat membuat sesak dada keluarga korban.
Menanggapi sejumlah peristiwa yang disampaikan oleh para wakil rakyat dari daerah penghasil eboni tersebut, Wiwik Jumatul Rofiah dan Yus Mangun memberikan dukungannya pada DPRD Poso yang meminta agar Operasi Tinombala segera dihentikan sesuai harapan dari pihak DPRD Poso.
Yus Mangun mengatakan memberi apresiasi kepada DPRD Poso dan akan memback up DPRD Poso.
Sementara itu, Zainal Abidin Ishak mengatakan perlu ditelusuri siapa yang bertanggung jawab dalam terbunuhnya para korban tertembak Qidam, Firman dan Syarifuddin.
“Apakah Satgas Tinombala atau pihak aparat di tingkat polsek yang bertanggung jawab. Ini yang perlu kita dalami dalam waktu singkat ini. Jangan kita lama-lamakan,” kata politisi Golkar itu.
Wakil Ketua DPRD Sulteng M Arus menyatakan akan melakukan RDP dengan Polda Sulteng dan juga akan mengundang pihak-pihak terkait, termasuk Polres Poso dan Satgas Tinombala dalam waktu dekat.
Wakil Ketua Komisi I, Wiwik kembali menambahkan bahwa dia mengusulkan agar secepatnya dilaksanakan RDP.
“Kalau perlu paling lambat, Senin pekan depan. Kami juga minta, FUI (Forum Umat Islam) dan TPM (Tim Pembela Muslim) turut diundang dalam RDP,” katanya.
Selain itu, Wiwik yang juga Ketua Fraksi PKS meminta penyelesaian masalah hukum bagi warga sipil yang tertembak di Kabupaten Poso dilakukan secara terbuka dan transparan.
“Jangan ada kesan melindungi, walaupun pelakunya mungkin saja aparat,” tegasnya. HAL
