SultengTerkini.Com, PALU– BKKBN Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dalam waktu dekat ini meluncurkan program integrasi Patujua sebagai strategi percepatan penurunan perkawinan anak yang kian mengkhawatirkan.
Rencana itu disampaikan Kepala BKKBN Perwakilan Sulteng, Maria Ernawati saat audiensi dengan Gubernur Sulteng Longki Djanggola, Senin (16/11/2020) di kantor gubernur.
Turut hadir dalam audiensi, Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2PA) Ihsan Basir, Pelaksana Tugas (Plt) Kadis Pengendalian Penduduk dan KB Moh Nizam, Plt Kadis Kesehatan dr Jumriani, serta unsur terkait.
Walaupun perkawinan anak telah dilarang undang-undang, akan tetapi faktanya masih banyak masyarakat yang mendukungnya.
Hal ini terlihat dengan Sulteng yang menduduki peringkat lima provinsi jumlah perkawinan anak terbanyak selain Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat.
Sementara dari hasil mini survey BKKBN, menunjukkan motif agama jadi alasan terkuat mengapa masyarakat, khususnya orangtua dan pasangan belia mendukung perkawinan anak.
“Karena takut zina, maka memilih nikah dini,” ungkap kepala perwakilan kepada gubernur.
Menurut gubernur, faktor tadi hanyalah salah satu pembenaran melegalkan perkawinan anak selain faktor budaya yang masih kuat dipegang masyarakat.
“Ada anggapan mengawinkan anak di usia dini itu malah suatu kebanggaan,” kata gubernur.
Padahal jika didalami ada banyak kerugian yang akan menimpa pasangan usia anak misalnya calon bayi berpotensi stunting, kematian ibu melahirkan, perceraian dini, kemiskinan, dan putus sekolah.
Olehnya itu, Gubernur Longki sangat mengapresiasi terobosan program integrasi Patujua yang diangkat BKKBN perwakilan untuk mempercepat penurunan perkawinan anak di Sulteng.
“Paling penting sosialisasinya supaya (berjalan) fokus dan terarah,” tekan gubernur.
Dia juga meminta BKKBN dalam menjalankan program tersebut menyertakan para tokoh agama dan masyarakat untuk membantu pencegahan karena akar masalahnya antara lain budaya, orangtua dan agama.
“Saya harap harus betul-betul dicarikan solusinya dan mudah-mudahan launching Patujua sukses,” pungkasnya.
Selain peluncuran program Patujua, gubernur juga diminta untuk mengukuhkan Perkumpulan Kepala dinas/instansi bidang KB sebagai wadah komunikasi dan koordinasi masalah kependudukan di Sulteng. CAL
