PARIMO– Ketua Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Arifin Dg Palallo meminta kepada pihak Pemerintah Kabupaten (pemkab) setempat agar dana sisa lebih perhitungan anggaran atau Silpa sebagian dapat dipergunakan untuk pelayanan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di Kecamatan Taopa.
Hal itu disampaikan Arifin di hadapan Wakil Bupati (Wabup) Parimo, Badrun Nggai pada Rapat Paripurna DPRD masa persidangan III terkait rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan tahun anggaran 2021, di ruang sidang DPRD setempat, Rabu (1/9/2021).
Berkali-kali dirinya melakukan reses di bagian utara, khususnya wilayah daerah pemilihan IV, masyarakat selalu menagih, karena anggarannya sudah disetujui.
“Ada titipan dari masyarakat di wilayah utara dan anggarannya sudah lama kami sampaikan dan itu sudah disetujui, terkait UPT Dukcapil yang seharusnya dibuka di Taopa dan sudah disetujui oleh bupati, tapi sampai hari ini entah kemana anggaran itu dan akhirnya sampai sekarang perekaman KTP tidak ada di Taopa,” kata Arifin.
Arifin berharap, dana Silpa tahun 2021 Rp 89.789.488.509,67 yang disampaikan oleh wabup saat rapat tersebut sebagian dapat membantu perekaman KTP di Taopa.
“Kita semua berharap teman-teman dari dapil IV untuk memperjuangkan ini. Tidak mampu memperjuangkan sudah keterlaluan,” katanya.
Menurutnya, warga dari Moutong, Taopa, Bolana Lambunu dan Bolano sudah berhari-hari datang mengurus KTP di kantor dukcapil kabupaten, namun jaringan selalu bermasalah, sehingga tidak dapat diakses.
“Kalau ini ada di Taopa saya rasa meraeka tidak membuang biaya datang ke kantor dukcapil. Kami bermohon kepada pemerintah, khususnya anggaran di ABT (anggaran biaya tambahan) nanti agar memperhatikan ini,” tuturnya.
Dia menuturkan, masyarakat sudah dijanji, setiap kali reses atau menghadiri pesta atau hajatan di wilayah tersebut selalu menanyakan hal itu, dan jawaban dia sudah dianggarkan, namun masyarakat kembali mempertanyakan anggarannya dikemanakan.
“Kami dikatai oleh masyarakat masih kerja anggota dewan atau tidak?. Bayangkan kami disampaikan seperti itu, malu juga kami,” ungkapnya. “Kami pun kemarin hanya minta sama kadis lama kurang lebih Rp 87 juta. Sudah kami setujui dan anggarannya sudah dibawa ke dinas, tetapi sampai hari ini tidak ada, sehingga kami ditanyakan pada saat reses kami bilang sudah dianggarakan tahun 2021. Kami tidak membawa persoalan politik, tetapi ini sebuah aspirasi yang sama-sama harus kita perjuangkan. Saya minta teman-teman di dapil IV mari kita kawal ini karena memang sudah sangat penting,” katanya. CAL
Komentar