PALU– Pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Palu melakukan peningkatan kapasitas terhadap kampung siaga bencana di wilayahnya sebagai bagian dari upaya penguatan mitigasi bencana.
“Kota Palu salah satu daerah dengan tingkat kerentanan bencana cukup tinggi, sehingga perlu langkah antisipasi dengan memperkuat mitigasi terhadap masyarakat,” kata Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid saat menghadiri kegiatan penguatan peningkatan kapasitas kampung siaga bencana di Palu, Rabu (8/6/2022).
Dia menjelaskan, lima hal yang harus disiapkan di kampung tangguh bencana, diantaranya yakni mencakup kesiapan logistik, tim penyelamat, penanganan pascabencana dapur umum, serta pemulihan psikologi atau trauma healing.
Menurut dia, gempa, tsunami dan likuefaksi yang melanda ibu kota Sulteng pada 28 September 2018 menjadi pelajaran penting dalam meningkatkan kewaspadaan serta kesigapan terhadap dampak yang ditimbulkan bencana.
Yang mana, pemerintah setempat sudah penyiapan program siaga bencana sejak 2021, namun hal itu belum terlaksana dengan baik.
Implementasi penguatan mitigasi baru dilaksanakan secara maksimal setelah bencana alam besar melanda daerah ini.
“Semua itu memberikan hikmah, bahwa kita harus mampu menyiapkan diri untuk lebih mampu menghadapi situasi darurat akibat bencana. Penguatan mitigasi harus merata, supaya masyarakat mampu melakukan evakuasi secara mandiri serta mampu bertahan hidup dalam kondisi darurat,” ujar Hadianto.
Menurut dia, kampung siaga juga harus ditunjang dengan sumber daya manusia (SDM), sekaligus menjadi pelopor dalam mengampanyekan mitigasi kepada masyarakat luas.
Pada program pengurangan risiko bencana, Pemkot Palu menyasar delapan kelurahan diantaranya Kelurahan Pantoloan, Mamboro, Talise, Besusu Barat, Lere, Balaroa, Duyu, dan Petobo.
“Peristiwa alam yang menimpa Kota Palu dan sekitarnya bisa saja berkurang menurut kalian para ilmuwan, sehingga sejak dini kita harus menyiapkan langkah-langkah antisipasi guna menghindari adanya korban jiwa,” tutur Hadianto.
Dia menambahkan, membentuk suatu wadah menuju kota tangguh tidak bisa dikerjakan satu instansi teknis, dibutuhkan intervensi secara simultan. ANT
Komentar