PALU– Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Palu menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) menolak kenaikan harga BBM.
Menurut IMM, kenaikan harga BBM jenis Pertalite dan Solar tampaknya sudah di depan mata sebagaimana pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko), Luhut Binsar Pandjaitan terkait wacana kenaikan harga BBM yang akan diumumkan oleh Presiden Jokowi pada 1 September 2022.
Keputusan ini menurut massa aksi membuktikan butanya pemerintah terhadap dampak buruk yang akan terjadi atas kenaikan harga BBM, baik di sektor kesehatan, pendidikan, hingga pangan dan jelas menyengsarakan masyarakat.
Pengunjuk rasa juga menyatakan, ekonomi masyrakat yang belum pulih akibat pandemi semakin dipersulit dengan kenaikan harga BBM, terutama pasti akan dirasakan oleh masyarakat lapisan terbawah.
Menurut IMM, pemerintah harusnya dapat mengatasi dahulu subsidi BBM yang banyak salah sasaran lewat pembatasan, jangan cari solusi tanpa berkeringat.
“Oleh karena itu kami dari IMM Palu dengan tegas menolak kenaikan harga BBM,” teriak koordinator lapangan aksi.
Aksi unjuk rasa itu direspon langsung oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulteng Rahmawati M Nur dengan menerima massa dan duduk bersama di halaman gedung DPRD.
Dalam kesempatan itu, politisi perempuan dari PKB ini sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh IMM Palu dengan melaksanakan orasi mewakili rakyat Sulteng mengenai penolakan kenaikan harga BBM.
Rahmawati yang juga Ketua DPW PKB Sulteng itu menyatakan secara pribadi juga menolak masalah kenaikan harga BBM.
Karena menurutnya akan banyak dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat termasuk dia secara pribadi.
Menurutnya, secara garis besar PKB baik di pusat maupun Sulteng saat ini juga menolak apa yang menjadi rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM.
Rahmawati menambahkan, tuntutan IMM yang menolak kenaikan harga BBM akan diteruskan kepada pimpinan dan anggota DPRD Sulteng untuk ditindaklanjuti. CAL
Komentar