PALU– Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Palu mengatakan 372.596 jiwa atau 99,42 persen warga ibu kota Sulawesi Tengah sudah terlindungi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Hingga Januari 2023, cakupan kepesertaan JKN Kota Palu sebanyak 372.596 jiwa atau dari total jumlah penduduk 374.779 jiwa,” kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palu H S Rumondang Pakpahan di Palu, Ahad (12/3/2023).
Atas pencapaian kepesertaan ini, pihaknya mengapresiasi Pemkot Palu atas dukungan pada penyelenggaraan Program JKN.
Komitmen yang kuat, telah membawa Kota Palu mencapai cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) selama lima tahun berturut-turut, karena mempertahankan bukan hal yang mudah, pencapaian tersebut adalah bentuk sinergi dan kolaborasi dari semua pihak.
“UHC tidak sebatas pada penduduk yang sudah menjadi peserta program JKN, tetapi yang lebih penting adanya kemudahan akses layanan terhadap fasilitas kesehatan dan bagaimana mendorong fasilitas kesehatan memperkuat komitmen dalam meningkatkan mutu layanan,” tuturnya.
Seiring dengan cakupan kesehatan semesta, katanya, BPJS Kesehatan terus bertransformasi menciptakan kemudahan-kemudahan layanan, salah satunya adalah dengan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai identitas JKN.
Wakil Wali Kota Palu, Reny A Lamadjido mengemukakan, warga ibu kota Sulteng harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal dari pemerintah, sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Karena, kesehatan merupakan salah satu layanan dasar yang harus dipenuhi, sehingga pihaknya terus berkomitmen dan menjaga agar cakupan kepesertaan Program JKN dapat terus mencapai UHC.
“Semakin banyak masyarakat terlindungi JKN maka diharapkan derajat kesehatan masyarakat semakin meningkat, dan dapat bekerja dengan optimal karena ini menyangkut kesejahteraan masyarakat,” tutur mantan Kepala Dinas Kesehatan Sulteng ini.
Salah satu peserta BPJS Kesehatan, Rusdam (53) mengaku sangat terbantu karena tidak perlu lagi memikirkan biaya pelayanan kesehatan apabila jatuh sakit.
Rusdam dan istrinya terdaftar sebagai peserta mandiri sejak 2014, sedangkan tiga anaknya ditanggung oleh Pemerintah Kota Palu.
“Program JKN adalah tabungan di masa tua. Saya berterima kasih kepada Pemkot Palu karena sudah peduli dengan kesehatan masyarakatnya,” katanya. ARA
Komentar