PALU– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi, Sulawesi Tengah (Sulteng) mendorong pemerintah desa (pemdes) agar menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat berbasis digital untuk percepatan dan efisiensi layanan.
“Ini untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya,” ucap Camat Sigi Kota, Kabupaten Sigi, Ajusiar Muhamad Amin, di Sigi, Sabtu (8/4/2023).
Pemkab melalui Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik (DKIPS) bekerja sama Pemerintah Kecamatan Sigi meningkatkan kapasitas aparatur dari 10 desa di wilayah kecamatan tersebut.
Peningkatan kapasitas itu dilakukan melalui bimbingan teknis pengelolaan website desa khususnya Aplikasi SIDEKA-NG (Sistem Informasi desa dan Kawasan-New Generation).
Ajusiar mengatakan, Aplikasi SIDEKA-NG merupakan aplikasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Nasional yang diperuntukkan bagi pemerintah desa/kelurahan.
Aplikasi ini, kata dia, bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem.
Menurutnya, Aplikasi SIDEKA-NG tersebut dapat membantu pemerintah desa dan kecamatan agar memiliki kemampuan untuk memberikan informasi kepada masyarakatnya.
Tak hanya itu, ujar dia, melalui aplikasi ini juga, pemdes bisa mengelola berita dan kegiatan yang ada di wilayahnya masing–masing dan disebarkan secara luas melalui sebuah website.
“Saya berharap aplikasi ini dapat dimaksimalkan pihak desa sebagai wadah informasi digital kepada masyarakat. Kemudian rekan-rekan operator desa juga sudah mampu mengoperasikan aplikasi dengan maksimal, sehingga ke depan kita bisa mewujudkan program smart village atau desa pintar di wilayah Kecamatan Sigi Kota,” ujarnya.
Aplikasi tersebut diakan oleh pemerintah pusat melalui kolaborasi antara Kemendagri, Kemendes PDTT, Kemenkominfo dan Satu Data Indonesia.
Terkait hal itu, Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi DKIPS Kabupaten Sigi, Aldisyar mengemukakan, ada tiga hal penting dalam transformasi digital desa yang saat ini tengah digarap pemerintah.
Ketiga hal penting tersebut yaitu pemerintahan digital, sosial digital dan ekonomi digital.
“Digital government ini terkait kesiapan aparatur pemerintah desa dalam menerapkan e-government desa, serta partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan online desa,” kata Aldisyar.
Sementara sosial digital, lanjut dia, terkait kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan TIK secara bijak dan produktif.
Sedangkan ekonomi digital adalah dukungan segenap pelaku ekonomi, baik di tingkat desa, lokasi regional, nasional hingga internasional bagi tumbuhnya ekonomi desa.
“Kalau dahulu e-goverment masih difokuskan pada pemerintahan kota/kabupaten, tapi saat ini dengan ada program prioritas desa digital dari Bapak Presiden Joko Widodo, sistem digital harus dimulai dari desa,” katanya.
Dia menambahkan, jika data yang bersumber dari desa sudah valid dan berbasis elektronik, itu akan memudahkan pencapaian terwujudnya satu data nasional, sekaligus dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan fleksibel dengan kemajuan zaman. ARA
Komentar