BANGGAI– Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tengah (Sulteng), Ma’mun Amir secara resmi membuka rapat sinkronisasi program kegiatan bidang kelautan dan perikanan provinsi dengan kabupaten kota ditandai pemukulan gong disaksikan Bupati dan Wakil Bupati Banggai, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan serta pejabat kementerian perikanan RI, di sebuah hotel Luwuk, Selasa (23/5/2023) malam.
Pada kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tojo Una-una serta Kabupaten Banggai Kepulauan.
Wagub secara simbolis juga menyerahkan mesin ketinting kepada 14 orang nelayan Banggai dalam rangka program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE).
Dia mengatakan, Sulawesi Tengah merupakan provinsi kepulauan dengan panjang garis pantai 7.010,60 km, terdiri dari 1.572 pulau serta memiliki perairan laut berdasarkan kewenangan seluas 7,4 juta hektare.
Dari data yang ada, terdapat 155.544 orang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, pembudidaya, pengolah pemasaran produk perikanan serta petambak garam.
Menurut wagub, ekonomi Sulawesi Tengah triwulan I-2023 dibanding triwulan I-2022 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 13,18 persen.
Sektor perikanan menunjukkan pertumbuhan positif walaupun belum signifikan.
P3kE yang masuk kategori miskin memerlukan perhatian bersama untuk senantiasa meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan saja menjadi tugas provinsi, namun andil dari pemerintah kabupaten/kota sangat dibutuhkan.
“Oleh karena itu, saya mengimbau untuk pelaksanaan pengentasan kemiskinan dengan data P3kE rumah tangga desil I terverifikasi harus kita utamakan,” katanya.
Menurut dia, dalam menyambut ibu kota negara, pemerintah giat melakukan persiapan infrastruktur multi year. Kabupaten Banggai diharapkan menjadi salah satu penyangga IKN.
Provinsi Sulawesi Tengah mengalami perkembangan yang signifikan, PAD dari Rp900 miliar menjadi Rp1,7 triliun.
Provinsi Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai provinsi investasi terbesar Rp8,7 triliun, IPM 70,28 poin tapi kemiskinan juga tinggi.
Sebelumnya Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sulteng, Moh Arif Latjuba menuturkan, tujuan kegiatan untuk menyelaraskan program/kegiatan yang tertuang dalam renstra 2021-2026 guna mendukung visi misi gubernur yaitu dalam hal peningkatan fiskal dan pengentasan kemiskinan.
“Sebagai informasi kepada Bapak Wakil Gubernur, sejak tahun 2022 bersama teman-teman kabupaten/kota kami sudah mulai merancang skema pemberian bantuan untuk Program Pengentasan Kemiskinan. Adapun sasaran kami adalah rumah tangga miskin sesuai dengan data P3KE pada desil I,” katanya.
“Besar harapan kami melalui acara ini kami bisa menghasilkan beberapa kesepakatan dengan kabupaten kota terkait target yang ingin dicapai baik dalam peningkatan produktivitas, kewenangan-kewenangan pengelolaan, perizinan, pengawasan dan pengentasan kemiskinan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Banggai, Furqanudin Masulili berharap pertemuan yang dilaksanakan dapat menciptakan nilai tambah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. LAH
Komentar