PALU– Sebanyak 368 guru dari tingkat TK, SD, dan SMP serta 29 tenaga teknis dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Kearsipan dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di Kota Palu, Sulawesi Tengah menerima surat keputusan (SK) pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh Walikota Hadianto Rasyid pada Kamis (24/8/2023).
Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid yang hadir dalam upacara penyerahan SK PPPK di halaman depan kantornya memberikan ucapan selamat kepada mereka yang diangkat sebagai PPPK.
Dia mengingatkan para pegawai untuk memberikan contoh kerja yang baik dengan mengedepankan ketepatan waktu.
Waktu pelayanan dimulai antara jam 07.00 dan 07.30, dan pelayanan harus sudah dimulai pada jam tersebut.
Hadianto menekankan pentingnya mencari pekerjaan tanpa menunggu perintah, serta menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan menghindari korupsi waktu kerja.
Hadianto mengkritik perilaku tertentu di mana pegawai datang terlambat atau pulang lebih awal dengan alasan izin beragam yang mengganggu produktivitas.
Dia mendorong pegawai untuk menjadi contoh dalam melaksanakan tugas, memiliki inisiatif proaktif, dan berpartisipasi aktif.
Dia berharap agar semua pegawai bisa bersinergi dengan baik, karena perubahan kota tergantung pada mereka.
“Performa kerja seperti itu harus diubah. Paling tidak kita memberikan contoh dalam hal melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan menjadi pegawai yang berinisiatif proaktif serta partisipatif,” ungkap Walikota Hadianto.
Dia menjelaskan, perjanjian kerja ini berlaku selama satu tahun dan diharapkan perpanjangan kontrak tidak akan mengalami hambatan.
Hadianto juga mengapresiasi upaya pemerintah dalam memberikan solusi melalui sistem PPPK untuk tenaga honorer, termasuk yang belum terakomodasi sebelumnya.
Pemerintah Kota Palu juga akan membuka 800 formasi PPPK tahun ini.
Hadianto berharap pegawai yang belum terakomodir dapat tergabung sebagai PPPK tahun ini.
Dia menyatakan bahwa pemerintah telah menetapkan bahwa tidak akan ada lagi pengangkatan pegawai honorer, dan PPPK menjadi solusinya.
Pegawai honorer saat ini akan terus diakomodasi, tetapi akan dievaluasi oleh pemerintah untuk memastikan kinerja optimal.
Sejak menjabat sebagai Walikota Palu tahun 2021, Hadianto menjelaskan bahwa peningkatan kesejahteraan pegawai merupakan salah satu misinya.
Namun, dia mengingatkan bahwa peningkatan tersebut harus sejalan dengan kinerja pegawai.
Hadianto juga menyoroti ketergantungan keuangan daerah pada potensi yang bisa terserap, termasuk pengelolaan parkir dan pajak daerah.
Dia mengakui bahwa beberapa komponen pajak masih belum terserap dengan baik, seperti pajak makanan dan minuman serta Pajak Bumi dan Bangunan. Hadianto menekankan bahwa untuk mencapai standar belanja pegawai maksimum 30%, semua harus bekerja dengan baik. HNY
Komentar