PALU– Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah (Sulteng) menahan KB selaku Manajer Operasional PT Srikandi Jawara Dunia (SJD) di rumah tahanan Kelas II Palu, Rabu (25/10/2023).
Hal itu berdasarkan Surat Perintah Penahanan tingkat penyidikan Nomor: Print-03/P.2.5/Fd.1/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023.
KB merupakan tersangka dugaan tindak pidana korupsi pada Paket Pekerjaan Pengadaan Bahan Jalan/Jembatan pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XIV 2018 diduga merugikan keuangan negara Rp1,6 miliar.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulteng, Abdul Haris Kiay menjelaskan, penahanan terhadap KB dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan sebagai saksi mulai pukul 09.00 sampai pukul 10.30 Wita.
Setelah itu dilanjutkan pemeriksaan sebagai tersangka dari pukul 11.30 hingga 13.00 Wita.
“Penetapan tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: Print-03/P.2/Fd.1/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023,” tuturnya.
Dia menuturkan, penetapan sebagai tersangka setelah penyidik menemukan dua bukti permulaan yang cukup dalam penyidikan berdasarkan Sprindik Nomor: Print- 04/P.2/Fd.1/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023.
Karena menurutnya, adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari kedepan sejak 25 Oktober hingga 13 November 2023.
Dia mengatakan, dalam kasus tersebut tidak menutup kemungkinan ada tersangka lainnya.
Abdul Haris menambahkan, atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 7 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Paket Pekerjaan Pengadaan Bahan Jalan/Jembatan pada BPJN XIV 2018 nilainya Rp1,6 miliar sampai dengan saat ini tidak ada dan itu melekat di Seksi Preservasi BPJN Sulteng.
Menurutnya, proyek pengadaan itu putus kontrak, tetapi uang mukanya tidak dikembalikan.
“Pengadaannya jadinya fiktif karena tidak ada barangnya nilainya Rp1,6 miliar,” katanya.
Paket proyek pengadaan di BPJN Sulteng tersebut dikerjakan PT Srikandi beralamat di Kota Surabaya, Jawa Timur.
Pekerjaan ini dilaksanakan pada tahun 2018, SPM No 00143/185169/BPJNXIV/LS/2018 tgl.06-04-2018, SP2D No. 180511302004023 tgl.05-04-2018 tgl.06-04-2018. Kontrak no.: HK.02.03-Bb.14.04./02. tgl. 21-03-2018.
Namun ternyata tidak dikerjakan secara profesional sehingga berakibat putus kontrak.
Anehnya, uang muka sebanyak Rp1,6 miliar yang diterima kontraktor pelaksana tak kunjung dikembalikan, terhitung enam tahun lamanya dari 2018 hingga 2023. HAL
Komentar