PALU– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya yang berlangsung secara virtual hybrid dan berpusat di Ruang Rapat Nagaya Bappeda Sulteng, Kamis (13/6/2024).
Wakil Gubernur (Wagub) Sulteng yang juga menjabat sebagai Ketua TKPKD, Ma’mun Amir menuturkan, kemiskinan masih menjadi masalah global, termasuk Indonesia. Hal inilah yang membuat kemiskinan selalu menjadi salah satu prioritas nasional untuk diselesaikan.
Berbagai strategi telah dilakukan pemerintah daerah untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan mencapai target yang telah ditentukan pemerintah pusat, termasuk upaya untuk mencapai target kemiskinan ekstrem nol persen pada tahun 2024 ini sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Pada tahun 2022, terdapat tujuh kabupaten yang menjadi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Sulteng yaitu Kabupaten Morowali, Poso, Donggala, Tolitoli, Parigi Moutong, Tojo Unauna, dan Morowali Utara.
Sementara kabupaten/kota lainnya yaitu Kabupaten Banggai Kepulauan, Banggai, Buol, Sigi, Banggai Laut, dan Kota Palu menjadi target perluasan kabupaten/kota prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di tahun 2023-2024.
Tahun 2024, TKPKD Sulteng yang terdiri dari 22 perangkat daerah penanggulangan kemiskinan menempuh strategi penurunan kemiskinan ekstrem sesuai karakteristik wilayah.
Selanjutnya, untuk wilayah perdesaan para bupati agar melakukan intervensi kepada pemerintah desa (pemdes) untuk mengurangi angka kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrem melalui optimalisasi penggunaan dana desa.
Selanjutnya, secara konvergensi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, pengurangan kantong-kantong kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin secara bertahap dan berkelanjutan terus dilakukan Pemprov Sulteng melalui pemberian Bantuan Tunai (Bantu) satu juta per rumah tangga miskin, bantuan sembako, Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Gercep Gaskan Berdaya).
Kemudian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Kelompok Usaha Bersama (Kube), Program Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu (Tetra Pandu), percepatan penurunan prevalensi stunting melalui inovasi siap gencar dan aman stunting dan tangguh bersinar serta masih banyak lagi.
Tentunya hal ini merupakan wujud nyata Pemprov Sulteng dalam mengurangi angka kemiskinan ekstrem.
Untuk mencapai hasil yang maksimal, dia pun menginstruksikan kepada seluruh kabupaten/kota agar segera berkoordinasi dengan pihak swasta dalam pemanfaatan dana tanggung jawab sosial guna mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta menjamin ketepatan sasaran penerima bantuan.
Pemerintah kabupaten/kota juga diharapkan terus melakukan pemutakhiran data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Tentunya data tersebut sebagai wadah informasi untuk menentukan daftar penerima manfaat dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem di wilayah masing-masing.
Dia berharap semoga di tahun ini, kabupaten/kota seluruhnya berhasil mendapatkan penghargaan dalam bentuk insentif fiskal agar penghapusan kemiskinan ekstrem di Sulteng dapat mencapai angka nol persen.
Wagub didampingi Kepala Bappeda Sulteng, Sandra Tobondo menerima dokumen rencana aksi penanggulangan kemiskinan ekstrem tahun 2024 dari Wakil Walikota Palu, Penjabat Bupati Parigi Moutong, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai.
Adapun narasumber dalam kegiatan itu yakni Asdep Penanganan Kemiskinan Kemenko PMK RI, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah Kemendagri, Kepala Bappeda Sulteng, Kepala Bappeda Jatim. LAH
Komentar