SultengTerkini.Com, MOROWALI- Polsek Bahodopi, Polres Morowali di Sulawesi Tengah terus mengawasi pendatang baru yang bermukim di sekitar areal pertambangan nikel terbesar di Asia Tenggara, Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).
Pengawasan ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi masuknya pengaruh buruk dari para pendatang yang tidak diketahui asal-usulnya di daerah asal. Selain itu, pengawasan terhadap para pendatang baru juga dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kecurangan Pilkada Morowali yang akan digelar Juni 2018 mendatang.
Kapolsek Bahodopi, Iptu Suprojo membenarkan adanya pengawasan ketat terhadap pendatang baru ini.
Menurut dia, tidak seluruh pendatang yang tinggal di Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali adalah tenaga kerja perusahaan.
Mayoritas mereka adalah pengangguran yang mencari kerja, namun telah berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Morowali.
“Kebanyakan mereka masih menunggu panggilan bekerja di perusahaan, jadi mereka menganggur. Mereka tinggal di kos-kosan yang banyak tersedia di kecamatan ini. Karena ada persyaratan yang mengharuskan mereka ber-KTP Morowali, jadi mereka sekarang adalah penduduk Morowali,” terangnya.
Dia menambahkan, potensi masuknya pelaku kriminal di Kecamatan Bahodopi cukup besar, karena daerah tersebut menjadi sentral perusahaan besar yang membutuhkan puluhan ribu karyawan. Masuknya pelaku kriminal tersebut juga bisa dibuktikan dengan tertangkapnya pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) pada akhir Agustus 2017 silam.
Pelaku diketahui adalah pencari kerja yang telah berdomisili di Kecamatan Bahodopi.
“Tanggal 25 Agustus lalu kami tangkap. Dia (pelaku) mencuri sepeda motor karyawan perusahaan dengan cara menduplikasi kunci motor,” jelas mantan Kanit Regident Satlantas Polres Palu kepada SultengTerkini.Com, Jumat (8/9/2017).
Sehubungan dengan pelaksanaan Pilkada Morowali, lanjut Suprojo, kedatangan para pencari kerja ini juga bisa menjadi masalah yang dapat mengganggu kelancaran pesta demokrasi di Kabupaten Morowali. Sebab, para pencari kerja ini memiliki KTP Morowali dan memiliki hak pilih.
“Iya, mereka ini juga bisa berpotensi mengganggu kelancaran pilkada. Makanya, kami harus mengantisipasinya sejak dini,” urai Suprojo.
Dalam pengawasan para pendatang tersebut, sambung perwira dua balok ini, pihaknya bekerjasama dengan pemerintah desa dan pemilik kos-kosan, sehingga aktivitas keseharian para pencari kerja ini bisa diketahui dengan jelas. GUS
Komentar