Irjen Ronny F Sompie Dijadwalkan Lantik DPD KKK Sulteng di Palu

JAJARAN pengurus DPD Kerukunan Keluarga Kawanua Provinsi Sulawesi Tengah periode 2017-2022 foto bersama usai jumpa pers di Warung Kopi Tanaris, Jalan Juanda, Kota Palu, Jumat (10/11/2017). FOTO: ICHAL

SultengTerkini.Com, PALU– Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Kawanua (KKK) periode 2017-2022, Irjen Ronny F Sompie dijadwalkan akan melantik Dewan Pengurus Daerah (DPD) KKK Sulawesi Tengah periode 2017-2022 di Kota Palu.

Sesuai undangan yang beredar, pelantikannya akan berlangsung di Restoran Mary Glow Jalan Pattimura, Kota Palu pada Ahad (12/11/2017).

“Iya pak ketua umum bersama istrinya dipastikan hadir pada pelantikan nanti,” kata Ketua DPD KKK Sulteng, Loddy Surentu saat jumpa pers di Warung Kopi Tanaris Jalan Juanda, Jumat (10/11/2017).

Loddy mengatakan, selain ketua umum KKK, pihak panitia juga mengundang Gubernur Sulteng Longki Djanggola untuk hadir pada pelantikan DPD KKK Sulteng itu.

Bahkan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey juga sudah diundang, namun dikabarkan batal menghadiri acara pelantikan tersebut karena bertabrakan dengan agenda tugas di luar daerah.

Bersama pengurus DPD, ketua umum Ronny F Sompie juga akan melantik Dewan Pembina dan Dewan Penasehat KKK Sulteng periode 2017-2022.

Adapun yang duduk sebagai Dewan Pembina KKK Sulteng diantaranya Altin Mongi, Anwar Ponulele, Pendeta Abraham Lumowa, Abdullah Kawulusan, Adma Mado.

Sementara yang dipercaya sebagai Dewan Penasehat KKK Sulteng yaitu Letkol TNI Purn W Potuh, Petrus Makarawung, Ridwan Mumu, Recky Wentinusa, Fredy Kaunang.

Ia menjelaskan, keberadaan organisasi Kerukunan Keluarga Kawanua di Sulteng sudah berkiprah selama 30 tahun lebih.

“Tidak hanya di Sulteng dan Indonesia saja, keberadaan KKK ini juga sudah tersebar di luar negeri seperti Belanda, Australia, Amerika dan lain-lain,” kata Loddy yang didampingi Wakil Ketua KKK Sulteng, AKBP Teddy D Salawati itu.

Untuk diketahui, Ronny F Sompie sendiri merupakan mantan Kapolda Bali yang kini menjabat Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI. CAL

Komentar