SultengTerkini.Com, PALU– Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Rusdi Bachtiar Rioeh mengatakan, pihaknya menjalin koordinasi ke beberapa dinas atau instansi dalam menangani pengendalian penduduk di daerahnya.
“Koordinasi yang sudah kami lakukan yaitu ke BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) Provinsi Sulteng. Selanjutnya kami akan menjalin koordinasi ke Dinas Kesehatan serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,” ujar Rusdi saat ditemui di kantornya, Kamis (21/3/2019).
Ia mengatakan, saat ini sebagian pihak belum mengetahui keberadaan Dinas P2KB provinsi maupun kabupaten/kota.
Olehnya Rusdi berkomitmen akan bekerja maksimal menjalankan tugas pengendalian penduduk dan KB agar manfaatnya bisa dirasakan banyak orang.
“Pemerintah daerah kabupaten/kota juga harus memajukan Dinas P2KB dengan dukungan anggaran yang memadai,” ucapnya.
Mantan Staf Ahli Gubernur Sulteng Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan itu menuturkan, pengendalian penduduk dan KB harus menjadi prioritas kabupaten/kota.
Dalam hal pengendalian penduduk yang harus menjadi perhatian yakni kesehatan masyarakat dan masih tingginya angka kematian ibu dan anak saat melahirkan.
“Kasus stunting juga saat ini masih tinggi di Sulawesi Tengah, makanya harus ada cara-cara khusus untuk menekannya,” tutur Rusdi.
Selain itu, Dinas P2KB Provinsi Sulteng di bawah kepemimpinan Rusdi juga memfokuskan perhatian terhadap angka pernikahan dini atau anak di Sulawesi Tengah.
Menurutnya, masih tingginya angka pernikahan dini menjadi salah satu penyumbang terbesar kasus kematian ibu dan anak.
Dari itu katanya, bersama-sama dengan BKKBN, Dinas P2KB provinsi dan kabupaten/kota akan berupaya menekan angka pernikahan anak. Hal itu dilakukan dengan berbagai upaya salah satunya lewat sosialisasi.
“Soal keterbatasan anggaran Dinas P2KB, kami harus menjalin koordinasi ke dinas/instansi terkait dalam menangani pengendalian penduduk dan KB,” jelas Rusdi. SAH
Komentar