SultengTerkini.Com, PALU– Pemerintah melalui Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM memutuskan beberapa kebijakan terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) antara lain penurunan suku bunga dari 7% menjadi 6% pada 2020.
Selain itu, plafon KUR Mikro yang sebelumnya ditetapkan paling banyak Rp 25 juta per debitur, pada 2020 ditingkatkan maksimal Rp 50 juta per debitur.
Plafon KUR secara nasional juga akan ditingkatkan secara bertahap dari Rp 140 triliun menjadi Rp 190 triliun pada 2020, kemudian menjadi Rp 325 triliun pada 2024.
Melalui kebijakan KUR terbaru tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mengharapkan penyaluran KUR di provinsi ini dapat memberikan kontribusi terhadap ekonomi kerakyatan yang seluas-luasnya.
Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pada Desember 2018 tercatat penyaluran KUR di Sulteng mencapai Rp 1,12 triliun dengan jumlah debitur mencapai 42.626 orang.
Sedangkan sampai dengan Agustus 2019, OJK mencatat penyaluran KUR telah mencapai Rp 1,89 triliun dengan jumlah debitur 32.227.
“OJK juga mendorong penyaluran KUR di Sulteng dapat menyasar komoditi-komoditi unggulan daerah di sektor agro industri, khususnya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan pariwisata,” kata Kepala OJK Sulteng, Gamal Abdul Kahar, Jumat (15/11/2019).
Gamal mengatakan, dalam rangka mendukung akselerasi peningkatan ekonomi kerakyatan di daerah ini, OJK dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) telah meluncurkan Program Pengembangan Komoditi Unggulan Berbasis Cagar Biosfer.
“TPAKD akan mendorong penyaluran KUR dapat mempercepat pengembangan klaster-klaster UKM berbasis Cagar Biosfer, sehingga dapat menciptakan sumber-sumber ekonomi kerakyatan yang baru, menciptakan lapangan kerja dan memacu peningkatan ekonomi daerah,” ujarnya. RAL
Komentar