SultengTerkini.Com, DONGGALA– Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), HM Tahir H Siri mendapatkan fakta yang cukup mengejutkan saat melakukan kunjungan kerja di wilayah pesisir Pantai Barat, Kabupaten Donggala.
Anggota DPRD Sulteng dari Daerah Pemilihan Kabupaten Donggala dan Sigi tersebut terkejut di salah satu SMA negeri di Kecamatan Balaesang, ternyata hanya memiliki satu guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Saya pun kaget ketika mendapatkan informasi, kalau di SMA negeri yang ada di Kecamatan Balaesang itu, ternyata hanya satu guru ASN-nya. Saya langsung catat sebagai temuan dan akan menjadi catatan fraksi untuk disampaikan ke pemerintah provinsi, khususnys Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah,” kata Tahir, sapaan akrabnya dalam rilisnya kepada media ini, tepat di Hari Pendidikan Nasional, Sabtu (2/5/2020).
Menurut HM Tahir, bahwa sebagai sekolah negeri, mestinya alokasi guru dengan status ASN harus lebih proporsional dan disesuaikan dengan rasio jumlah siswanya.
Dengan hanya memiliki satu guru ASN, Tahir, mengaku bingung bagaimana sekolah tersebut, dalam melakukan aktivitas Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).
“Tentu saja lebih banyak gunakan guru honorer. Kalau sekolah swasta, mungkin dapat dimaklumi. Tetapi sekolah negeri dengan hanya satu guru ASN, itu yang menjadi pertanyaan kami,” katanya lagi.
Dalam rapat fraksi, secara khusus temuan Tahir tersebut dicatat. Ketua Fraksi PKS DPRD Sulteng, Wiwik Jumatul Rofi’ah langsung memberikan amanat kepada Fatimah H Amin Lasawedi, anggota sekaligus Bendahara Fraksi PKS untuk menyampaikan kepada Dinas Pendidikan Sulteng.
“Kebetulan ibu Fatimah duduk di komisi yang bermitra dengan Dinas Pendidikan, jadi kami minta beliau untuk meneruskan temuan Pak Haji Tahir ini agar segera dicarikan solusinya,” kata Wiwik.
Temuan tersebut kata Wiwik, juga akan menjadi catatan dan masukan dari FPKS kepada Pemerintah Provinsi Sulteng.
Apalagi saat ini, tengah pembahasan Raperda APBD tahun 2021.
“Saat pembahasan (anggaran) bersama Dinas Pendidikan, kami akan sampaikan kembali tentang masalah ini,” tuturnya. CAL
