PALU– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) melalui Wakil Gubernur (Wagub), Ma’mun Amir memimpin pemaparan rencana pembangunan infrastruktur strategis persiapan sebagai daerah penyangga ibu kota negara baru, Kamis (30/9/2021).
Acara tersebut dihadiri Penjabat Sekretaris Provinsi Sulteng Mulyono, Kepala BPKAD Bahran, Pelaksana Tugas (Plt) Staf Ahli Bidang Pengembangan Wilayah dan Sumber Daya Alam Dahri Saleh, Plt Kepala Bappeda Suandi, Kepala Dinas Kehutanan Nahardi, Karo Pemerintahan Otda Arfan.
Pada kesempatan itu, Plt Kepala Bappeda Sulteng, Suandi memaparkan, untuk percepatan pembangunan infrastruktur di kabupaten/kota sudah dapat dilakukan melalui program Rp 100 miliar/kabupaten/kota/tahun saat ini sudah dalam penyusunan yang diarahkan langsung wagub melalui program kegiatan prioritas organisasi perangkat daerah (OPD).
Tetapi kata dia, program penunjang persiapan Sulteng sebagai daerah penyangga ibu kota negara baru sedini mungkin harus dipersiapkan seperti pembangunan beberapa ruas jalan antara lain Tambu-Kasimbar dengan panjang 30 kilometer (km), dan pelabuhan laut di Tambu dan Kasimbar.
Kemudian Gimpu sampai batas Sulawesi Selatan sepanjang 89 km, Petobo-Bora-Pandere 39,8 km, Baladangko hingga batas Sulawesi Barat 72 km.
Selanjutnya jalan Bangga-Watatu sepanjang 183,6 km dan juga Pelabuhan Watatu.
Pembangunan ruas jalan ini merupakan ruas jalan untuk melancarkan distribusi menuju ibu kota negara baru.
Wagub menyampaikan kemampuan fiskal Sulteng belum memungkinkan untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur strategis tersebut.
Kecuali kata dia, melalui skema pinjaman sesuai arahan gubernur agar dipersiapkan seluruh persyaratan yang mendukung percepatan realisasi program prioritas tersebut.
“Agar seluruh program prioritas pada setiap kabupaten dan Kota Palu yang ditetapkan agar dimasukkan pada RPJMD sebagai syarat awal kita untuk realisasi percepatan pembangunan infrastruktur,” katanya.
Wagub meminta agar perencanaan skema ini disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Dia juga meminta seluruh OPD provinsi dapat memastikan program anggaran 2022 ada efisiensi anggaran perjalanan dinas, biaya rapat, dan kegiatan yang sifatnya seremonial. “Tahun anggaran 2022 penghematan belanja perjalanan dinas harus dilaksanakan,” ujar Wagub Ma’mun Amir. LAH
Komentar