Temui Gubernur, PPDI Sulteng Minta Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan

-Utama-
oleh

PALU– Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Rusdy Mastura menerima audiensi Ketua Moh Fikri, Pembina Zulkifli dan pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Sulteng di ruang kerjanya, Jumat (14/1/2022).

Pada kesempatan itu, Moh Fikri menyampaikan ada beberapa hal yang perlu dukungan gubernur terhadap keberadaan perangkat desa di Sulteng yang jumlahnya mencapai 20.000 orang.

Ketua PPDI Sulteng itu menyampaikan perlu ada regulasi atau imbauan Gubernur kepada seluruh bupati dan kepala desa terkait dengan keseragaman kesejahteraan dan perlindungan perangkat desa agar tidak ada pergantian sewenang-wenang oleh kepala desa.

Selain itu juga harus ada perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada perangkat desa.

Pembina PPDI Sulteng, Zulkifli menyampaikan, alokasi dana desa sebesar Rp 9,7 triliun belum memberikan dampak yang berarti dalam pembangunan desa.

Untuk itu perlu peningkatan sumber daya manusia bagi kepala desa dan perangkatnya.

Sementara itu, Gubernur Rusdy Mastura menyampaikan bahwa masukan yang disampaikan akan dibuatkan surat imbauan dan petunjuk kepada bupati dan kepala desa.

Gubernur menyampaikan, untuk adanya loncatan pembangunan di desa harus berani mengambil langkah strategis. Untuk itu gubernur meluncurkan program Smart Village.

“Gagasan Smart Village adalah gagasan saya, dan kita berbangga gagasan ini sudah menjadi program nasional atau program Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2022 ini,” katanya.

Dia menuturkan, melalui program nasional akan dibangun Smart Village untuk 100 desa di Provinsi Sulawesi Tengah dan sementara dilakukan pemetaan desa tersebut.

Rusdy juga menyampaikan jika seandainya desa mau memprogramkan Smart Village agar dianggarkan, karena program ini sudah ada cantolan programnya secara nasional biayanya Rp 50 juta, dan hal ini tergantung kepala desanya.

Gubernur juga meminta kepada semua pihak agar tidak ada dendam politik, khususnya kepada bupati, walikota dan kepala desa.

“Mari kita bangun daerah dengan melibatkan semua pihak tanpa ada dendam politik,” ujar gubernur.

Dia juga menyampaikan, untuk membangun daerah Sulteng perlu ada loncatan pembangunan, sehingga dapat mengejar kemajuan daerah lain.

“Kita melihat Papua jauh lebih maju dari daerah kita, sehingga harus membuat terobosan strategis untuk membuat adanya loncatan pembangunan,” katanya.

Untuk itu dia mengharapkan kepada kepala desa agar mengelola potensi di wilayahnya dengan baik.

“Kelola dengan baik BUMDes dan buat usaha pertanian sesuai potensi desa yang ada, bangun koperasi agar masyarakat bisa memanfaatkan modal membangun usaha,” ujarnya. LAH

Komentar