PARIMO– Kinerja yang diperlihatkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raja Tombolotutu Tinombo, dr Flora Merlin patut diacungi jempol. Betapa tidak, utang turunan yang ditinggalkan oleh direktur sebelumnya mampu dilunasi sang direktur. Dia membayar habis utang persediaan perbekalan kefarmasian secara bertahap hingga lunas total.
Kepala Seksi Penunjang Medis RSUD Raja Tombolotutu Tinombo, Rahadi R mengatakan, pihaknya sangat bersyukur akhirnya di tahun 2022 RSUD Raja Tombolotutu dibolehkan kembali kerja sama dengan beberapa perusahaan persediaan perbekalan kefarmasian setelah hampir dua tahun di black list dan tidak bisa membuka kerjasama oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI dikarenakan utang turunan yang menumpuk bagi persediaan perbekalan kefarmasian, baik itu obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) serta bahan laboratorium yang ada di rumah sakit tersebut sejak tahun 2019 sebesar Rp 2.587.155.474 dan diselesaikan atau dilunasi di akhir tahun 2021.
“Total hutang di 2019 Rp 2.587.155.474 dan kami lunasi secara bertahap yaitu tahun 2020 kami bayar Rp 1.699.844.424 dan tahun 2021 kami langsung lunasi Rp 887.311.052,” katanya.
Direktur RSUD Raja Tombolotutu, dr Flora Merlin mengatakan, dengan lunasnya utang bahan kefarmasian, maka pihaknya berusaha tidak akan memunculkan utang baru.
Sehingga kata dia, yang tersisa di akhir tahun 2021 yaitu Rp 29.753.208, bukan utang turunan, tetapi belanja di akhir tahun 2021.
“Walaupun masih tercatat sisa Rp 29.753.208, namun bukan utang turunan lagi, tetapi pembelanjaan di penghujung tahun 2021 dan itu bukan obat-obatan, tetapi sisa BMHP,” katanya.
Dia berharap, dengan hadirnya dokter spesialis di RSUD Raja Tombolotutu Tinombo yaitu Dokter Spesialis Anak, Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Dokter Spesialis Kandungan, Dokter Patalogi Klinik, Dokter Radiologi dan Dokter Spesialis Anastesi, maka kegiatan pelayanan kesehatan tingkat lanjut dapat berjalan lebih baik lagi, khususnya bagi masyarakat yang ada di wilayah utara Parimo.
“Dengan berjalannya kegiatan pelayanan kesehatan tingkat lanjut ini, kami membutuhkan anggaran belanja persediaan kefarmasian (obat, BMHP, dan bahan laboratorium) kurang lebih sebanyak 1,8 miliar per tahun,” ujarnya, Selasa (18/1/2022). HAL
Komentar