PALU– Ratusan orang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa se Kota Palu turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng), Jalan Sam Ratulangi, Kota Palu, Selasa (15/2/2022).
Aksi demonstrasi itu terkait insiden penembakan warga di Desa Khatulistiwa, Kecamatan Tinomba Selatan, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) pada Ahad (13/2/2022) dini hari.
Dalam aksinya, mereka meminta agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot Kapolda Sulawesi Tengah (Sulteng), Irjen Polisi Rudy Sufahriadi.
“Sepakat?!,” teriak orator yang dijawab serentak massa dengan kata sepakat.
Massa Aliansi Mahasiswa se Kota Palu itu juga meminta Kapolri segera mencopot jabatan AKBP Yudy Arto Wiyono sebagai Kapolres Parimo.
Mereka menilai dalam insiden di Parimo terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang diduga dilakukan oleh oknum kepolisian.
“Oleh karena itu, satu tuntutannya, segera copot Kapolres Parimo!,” teriak orator yang juga koordinator lapangan aksi.
Selain itu, massa juga meminta kepada pihak DPRD Sulteng agar ikut mendukung atau memberikan rekomendasi pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Trio Kencana untuk selanjutnya kemudian diteruskan ke pemerintah pusat.
Sementara itu, Muhaimin Yunus Hadi dan Yahdi Basma yang mewakili pihak DPRD Sulteng menemui para pengunjukrasa.
Di hadapan pendemo, Yahdi Basma sepakat dengan mahasiswa yang menuntut Kapolres Parimo dicopot dari jabatan.
“Meminta dengan hormat bapak Kapolri agar mencopot Kapolres Parigi Moutong,” kata Yahdi.
Menurutnya, pencopotan Kapolres Parimo merupakan langkah yang tepat karena rasa keadilan itu mesti harus diantisipasi.
Hal yang sama juga disampaikan Muhaimin Yunus Hadi, anggota Komisi III DPRD Sulteng. Dia meminta agar Kapolri segera mencopot Kapolda Sulteng dan Kapolres Parimo.
Politisi Partai Amanat Nasional itu mengapresiasi para mahasiswa yang datang ke gedung DPRD Sulteng menyampaikan aspirasi untuk kepentingan rakyat.
Muhaimin pun meminta kepada para mahasiswa untuk tidak segan mengingatkan dirinya bila keliru dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat yang duduk di DPRD Sulteng.
“Ingatkan kami bila kami salah, ingatkan kami bila kami melenceng agar kami bisa memegang teguh bahwa yang benar adalah benar, dan yang salah tetap salah karena kami ditugaskan dan disumpah untuk kepentingan rakyat,” tutur Muhaimin yang juga mantan anggota DPRD Kabupaten Poso itu.
Kedua politisi di DPRD Sulteng juga meminta kepada pemerintah provinsi agar meninjau kembali seluruh IUP.
Mereka juga menyatakan pihak DPRD Sulteng segera menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan memanggil seluruh pihak terkait dalam peristiwa berdarah di Parimo.
Usai mendengar penjelasan dari kedua anggota DPRD Sulteng itu, ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Palu akhirnya membubarkan diri secara tertib dengan tetap mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. CAL
Komentar