JAKARTA– Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Rusdy Mastura didampingi Tim Ahli Gubernur Bidang Investasi dan Peningkatan Fiskal Daerah Rony Tanusaputra, Kadis ESDM Provinsi A Rachmansyah Ismail mengikuti rapat kerja (raker) bersama panja PT Vale Indonesia DPR RI, di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Kamis (8/9/2022).
Raker bersama Panja PT Vale Indonesia diikuti tiga gubernur dari wilayah Sulawesi yakni Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.
Pada raker tersebut tiga gubernur menyatakan sikap sepakat untuk tidak memperpanjang izin kontrak karya PT Vale Indonesia Tbk di wilayahnya masing-masing.
Pernyataan itu disampaikan oleh Gubernur Sulteng Rusdy Mastura, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, serta Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi kepada panja PT Vale Indonesia Tbk Komisi VII DPR RI dalam raker dengan Sekjen dan Pelaksana Harian Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI.
Para gubernur meminta konsesi lahan Vale dikembalikan kepada BUMD provinsi dan kabupaten/kota masing-masing.
Gubernur Sulteng Rusdy Mastura mengaku, bahwa keberadaan PT Vale masih minim kontribusinya di wilayahnya, termasuk dalam lingkungan hidup, pendapatan daerah, dan lainnya.
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sulaeman juga menyampaikan hal yang sama.
“Yang dilakukan PT Vale kurang optimal dalam memberikan kontribusi 1,98 persen pendapatan ke pemprov, sehingga kami memandang tidak ada opsi untuk perpanjangan kontrak karya bagi mereka,” jelasnya.
Jika konsesi lahan Vale dapat dikelola oleh BUMD, kata dia, maka akan siap mengontrol untuk kesejahteraan masyarakat.
“Kami mempertahankan ini bukan karena kami gubernur, tidak, atau punya kepentingan, tidak, tetapi ini bisa dikontrol oleh seluruh rakyat,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi juga meminta agar tidak memberikan izin perpanjangan kontrak karya PT Vale.
“Konsesinya bisa diberikan kepada perusahaan daerah jadi ini sudah tidak panjang, sehingga (masyarakat) menikmati hasil kekayaan kita yang diberikan dari Allah,” ujarnya. CAL
Komentar