Walikota Palu Sebut Banyak Potensi Pendapatan Daerah Belum Terkelola Baik

-Utama-
oleh

PALU– Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid secara simbolis meresmikan Kantor Kecamatan Ulujadi yang terletak di Jalan Malonda, Lorong Mawar pada Selasa (21/3/2023).

Dalam sambutannya, Walikota Hadianto merasa kagum karena Kantor Kecamatan Ulujadi memiliki halaman yang sangat luas.

“Salah satu kelebihan kita di kantor kecamatan ini, ruangnya cukup luas. Tahun ini bantayanya dikerja. Termasuk bantaya di Lekatu dan Salena, tahun ini dikerja,” ungkapnya.

Dia berharap dengan bagusnya bangunan kantor ini, sejalan dengan baiknya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Menurutnya, tantangan pemerintah hari ini adalah bagaimana memberikan pelayanan yang baik.

Namun tidak kalah penting, tantangan yang lain adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan itu sendiri.

“Oleh karena itu saya selalu berusaha memicu, pak camat, seluruh lurah, agar semua potensi-potensi penerimaan daerah ini bisa betul-betul dikelola dengan baik,” katanya.

Dia menyatakan hanya dengan memanfaatkan potensi penerimaan daerah tersebut, maka Pemerintah Kota Palu bisa meningkatkan kesejahteraan para pegawai.

Dia mengatakan, kalau potensi pendapatan daerah tidak terkelola dengan baik, maka akan sulit untuk menaikkan kesejahteraan.

“Karena hanya dengan meningkatkan kesejahteraan itu, maka pegawai bisa bekerja lebih semangat. Nah ini harus. Jadi mohon maaf, jangan kita berusaha mencari dari jalan yang lain untuk meningkatkan kesejahteraan,” jelasnya.

Walikota berkomitmen tahun ini, dirinya akan menaikkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Palu.

Begitu juga para aparatur sipil negara (ASN), para camat, lurah akan didorong untuk dinaikkan kembali tapi dengan perjanjian mengelola potensi pendapatan daerah dengan baik.

Dia mengungkapkan begitu banyak potensi pendapatan daerah yang belum terkelola dengan baik.

“Banyak pedagang-pedagang kecil kita seperti penjual pentol, toko-toko, dan lainnya tidak ada ba kasih apa-apa. Bagaimana daerah mau punya uang,” katanya.

Dia mencontohkan di Kota Batam, para pedagang kecil disana membayar setiap bulan retribusi ke daerah itu sebesar Rp 300 ribu.

Sedangkan di Kota Palu, katanya penjual warung makan seperti Warung Sari Laut ditarik retribusinya sekitar Rp 100an itu sulit.

“Nasuli. Nah di Batam penjual pentol yang biasa ramai seperti siomay itu Rp 300 ribu per bulan. Tapi masyarakatnya mau. Di kita, tidak ada. Bagaimana kita kasih kuat lagi perhatian kepada masyarakat. Bagaimana kita punya pegawai mau semangat bekerja kalau mereka dapat kecil,” ungkapnya.

Namun demikian, walaupun Pemerintah Kota Palu kondisinya pas-pasan, kata walikota pihaknya terus berusaha melakukan yang terbaik.

Seperti gaji RT/RW yang saat ini naik terus dari Rp 150 ribu kini menjadi Rp 500 ribu. Begitupun padat karya, dari Rp 250 ribu sudah naik menjadi Rp 750 ribu.

Demikian halnya para imam, pegawai syara’ maupun petugas rumah ibadah yang tadinya tidak memperoleh BPJS Ketenagakerjaan, kini sudah dapat. Bahkan BPJS Kesehatan pun, mereka sudah dapat.

“Kita masih mau berbuat lebih banyak lagi, tapi uang kita kecil. Belum lagi penerimaan lainnya. Kasian kita punya kota ini. Kita harus peduli. Kota ini tidak bisa berubah kalau bukan kita yang mengubahnya. Masyarakat harus mau, jangan tidak mau!,” lanjutnya. HNY

Komentar