PALU– Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid menghadiri peluncuran penyaluran beras cadangan pangan pemerintah Badan Pangan Nasional pada Kamis (6/4/2023) di Kelurahan Watusampu, Kota Palu.
Dalam sambutannya, Walikota Hadianto menyampaikan, untuk bisa mendapatkan bantuan atau subsidi dari pemerintah, syaratnya adalah masyarakat harus masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS.
“Ingin dapat bantuan beasiswa kita punya anak atau kita ingin dapat bantuan modal usaha, BPJS gratis, syaratnya masuk dalam DTKS. Pokoknya semua program subsidi pemerintah,” katanya.
Dia meminta agar masyarakat yang berekonomi lemah, namun belum masuk dalam DTKS, agar mendaftarkan dirinya.
Sehingga dari dinas terkait nantinya, akan melakukan survei untuk memastikan masyarakat yang bersangkutan.
“Program-program yang diberikan oleh pemerintah, memang tujuannya adalah membantu. Makanya yang dibantu betul-betul dipastikan, layak dibantu,” katanya.
Secara khusus, walikota meminta kepada Dinas Sosial (Dinsos) Kota Palu dan para lurah agar masyarakat yang sudah masuk dalam DTKS dapat dilakukan verifikasi kembali, karena masih banyak keluhan yang ada di lapangan.
“Hari ini, kita dapat bantuan beras dari pemerintah. Ingat, bahwa Pemerintah Kota Palu juga setiap bulan melaksanakan pasar murah. Penerima manfaat dari pasar murah itu, semua kita yang masuk dalam DTKS,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, program penyaluran beras cadangan pangan ini merupakan instruksi dari Pemerintah Pusat kepada Bulog untuk memberikan bantuan kepada masyarakat.
Walikota meminta agar masyarakat memanfaatkan bantuan yang diberikan dengan sebaik-baiknya, baik dari pasar murah Pemerintah Kota Palu maupun dari pemerintah pusat.
Dia juga mengingatkan agar masyarakat berbelanja bahan makanan sesuai dengan kebutuhan beberapa hari saja, sehingga tidak ada lagi belanja kebutuhan makan dalam satu bulan.
“Apalagi ini mau lebaran, beli banyak-banyak, akhirnya apa, navau (busuk). Upayakan beli sesuai kebutuhan. Lombok, tomat, maupun bahan lainnya itu sesuai,” katanya.
Menurut walikota, apabila masyarakat berbelanja melebih kebutuhannya, itu dapat memengaruhi ketersediaan barang di pasar.
Kalau barang di pasar cepat habis, akhirnya harga barang melambung. Sehingga, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk mengendalikan harga bahan pokok, supaya tidak melambung tinggi.
Turut hadir dalam kesempatan ini yakni Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tengah, Mulyono, Kepala Dinas Sosial Kota Palu, Lurah Watusampu, dan lainnya. HNY
Komentar