PALU– Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, Sulawesi Tengah menerima audiensi dan koordinasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Kunjungan dan koordinasi KPK RI tersebut dihadiri sejumlah anggota fraksi di ruang rapat DPRD Kota Palu, Jumat (13/10/2023).
Diskusi dan tanya jawab berlangsung hangat antara pihak KPK RI bersama anggota DPRD Palu. Sejumlah masukan dan saran diberikan KPK terhadap DPRD dan pemerintah setempat.
Ketua DPRD Kota Palu, Armin Soputra saat memimpin rapat mengapresiasi kunjungan serta audiensi bersama tersebut yang membahas sejumlah mitigasi pencegahan tindak pidana korupsi.
“Perlu adanya audiensi secara menyeluruh dan hari ini kita ketahui bersama rapat ini patut diapresiasi,” ujar Armin.
Dalam audiensi tersebut DPRD Palu berkomitmen untuk membantu setiap program KPK dalam misi pemberantasan korupsi yang terintegrasi.
Sementara Korsup KPK, Basuki Haryono mengungkapkan ada belasan tindak pidan korupsi terjadi di Sulawesi Tengah.
Bahkan dalam rapat KPK mewanti-wanti pemangku kepentingan untuk menghindari potensi terjadinya korupsi.
“Kita belajar dari kejadian yang sudah terjadi di daerah lain, jangan sampai terjadi lagi di Sulawesi Tengah. Kita ingin mencoba Sulteng ini tidak seperti yang terjadi di daerah lain,” ujar Korsup KPK, Basuki Haryono.
Selain Kota Palu yang diingatkan oleh KPK untuk mencegah adanya tindak pidana kasus korupsi, daerah Banggai Laut Kepulauan menjadi sorotan lembaga antirasuah tersebut.
Menurut Basuki, sejak terjadinya kasus korupsi yang ditemukan di Kabupaten Banggai Laut, fokus KPK untuk memitigasi kasus serupa tidak merembet ke daerah lainnya di Sulteng.
“Apa yang terjadi di Banggai Laut kita ingin tetap secara masif. Potensi-potensi terjadinya tindak pidana korupsi tidak terjadi lagi,” harapnya. DAM
Komentar