Pemkab Sigi Siapkan Lahan Delapan Hektare Bangun Sekolah Rakyat di Desa Pombewe

-Sigi, Utama-
oleh

SIGI– Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial RI terus mendorong pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Hal itu ditegaskan saat kunjungan kerja Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf, di Sentra Nipotowe, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Senin (20/4/2026) sore.

Kunjungan yang dirangkaikan dengan kegiatan bakti sosial tersebut turut dihadiri Bupati Sigi, Mohamad Rizal Intjenae, Wakil Bupati, Samuel Yansen Pongi, Sekretaris Kabupaten, Nuim Hayat, Kadis Sosial, Ariyanto.

Dalam kunjungan tersebut, Mensos Saifullah bersama rombongan meninjau langsung sejumlah fasilitas ruang pembelajaran.

Dia memastikan berbagai sarana penunjang belajar telah tersedia dan mulai dimanfaatkan.

“Seluruh perangkat seperti laptop, smart pod, dan peralatan pembelajaran lainnya sudah tersedia. Harapannya proses belajar berjalan optimal dan mampu meningkatkan minat anak-anak,” ujar Saifullah Yusuf.

Dia juga mengapresiasi penerapan pembatasan penggunaan perangkat digital agar siswa tetap aktif membaca buku di perpustakaan maupun ruang terbuka.

Meski program Sekolah Rakyat telah berjalan, pemerintah mengakui masih terdapat kendala utama, yakni belum tersedianya gedung permanen.

Untuk itu, Kementerian Sosial bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi terus berkoordinasi guna mempercepat penyediaan lahan.

“Targetnya tahun ini pembangunan gedung permanen bisa dimulai, sehingga ke depan kapasitas penerimaan siswa dapat ditingkatkan,” jelasnya.

Secara nasional kata Mensos, program Sekolah Rakyat menargetkan lebih dari 30 ribu siswa pada tahun ajaran 2026, dan meningkat menjadi 60 ribu siswa pada tahun berikutnya, mencakup jenjang SD hingga SMA.

Berbeda dengan sistem pendidikan umum, penerimaan siswa Sekolah Rakyat tidak melalui pendaftaran terbuka, melainkan menggunakan pendekatan penjangkauan langsung kepada keluarga kurang mampu.

Tim gabungan dari pemerintah daerah, Kementerian Sosial, dan BPS akan melakukan verifikasi lapangan sebelum penetapan siswa dilakukan oleh kepala daerah.

Program ini juga dirancang untuk menekan angka anak tidak sekolah dan putus sekolah, yang hingga kini masih cukup tinggi di berbagai daerah.

“Negara wajib memastikan anak usia sekolah mendapatkan pendidikan. Tidak boleh ada anak yang harus bekerja di usia sekolah,” tegasnya.

Menyikapi hal itu, Bupati Sigi, Mohamad Rizal Intjenae saat diwawancarai menegaskan komitmen daerah dalam mendukung penuh program tersebut.

Pemerintah daerah kata bupati, telah menyiapkan lahan seluas delapan hektare di Desa Pombewe sebagai lokasi pembangunan sekolah permanen.

“InsyaAllah tahun ini mulai dibangun. Ini langkah strategis untuk memastikan tidak ada anak Sigi yang tertinggal dari akses pendidikan,” ujarnya.

Dia juga mengungkapkan, saat ini pemerintah daerah tengah melakukan verifikasi data calon siswa dari keluarga miskin.

Dari pendataan awal di lima kecamatan, ditemukan sekitar 3.200 data yang masih perlu diverifikasi agar lebih akurat dan tepat sasaran.

Menurut Rizal, Sekolah Rakyat bukan sekedar program pendidikan, tetapi juga strategi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan.

“Program ini sangat strategis karena menyasar langsung akar persoalan kemiskinan melalui pendidikan. Anak-anak diberdayakan, orang tua juga didorong melalui program ekonomi,” jelasnya.

Pemerintah Kabupaten Sigi juga akan mengintegrasikan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di sektor pertanian, guna mendukung keberlanjutan kesejahteraan keluarga penerima manfaat.

Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi pengungkit perubahan sosial, khususnya bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera agar memiliki kesempatan yang sama dalam meraih masa depan lebih baik.

“Dengan pendidikan, anak-anak ini diharapkan mampu mengubah nasib keluarga dan lingkungannya,” tutur Mensos menutup pernyataannya. CAL

Komentar