PALU– Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid didampingi Wakil Wali Kota, Imelda Liliana Muhidin secara khusus menemui demonstran di halaman depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Jalan Sam Ratulangi pada Senin (1/9/2025).
Aksi yang dimulai sekira pukul 10.00 Wita ini diikuti ribuan masyarakat, pengendara ojek online (ojol), serta mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Palu dan sekitarnya.
Dalam pertemuan terbuka itu, Walikota Hadianto menegaskan komitmennya untuk terus melakukan perubahan di wilayahnya dengan orientasi pelayanan kepada masyarakat.
“Saya mengubah Kota Palu ini betul-betul berubah, pemerintahnya juga ikut berubah, melayani masyarakat. Hanya saja jangan kita beranggapan buruk terhadap pemerintah,” ujar Walikota Hadianto di hadapan demonstran.
Terkait isu pajak, walikota menjelaskan, tidak ada pajak khusus untuk UMKM, melainkan retribusi daerah yang telah diatur oleh pemerintah daerah yang sudah lama, nilainya sekitar Rp3.000 per hari, dan itu pun hampir tidak pernah dipungut.
Sementara pajak 10% yang berlaku di rumah makan merupakan kebijakan mengikuti aturan pemerintah pusat, namun walikota membuka ruang untuk evaluasi.
Mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), walikota menegaskan, keputusan kenaikan nilai yang dianggap hingga 1000% telah dibatalkan.
Walikota menambahkan, lonjakan tersebut hanya terjadi di beberapa zona tertentu seperti Kelurahan Layana Indah, akibat perubahan nilai ekonomi dari kawasan yang sebelumnya berupa hutan.
“Saya pastikan naik 1.000% itu tidak ada lagi. Ini adalah bentuk perlindungan kepada masyarakat agar tidak dipermainkan dengan NJOP. Hanya saja saya akui, sosialisasi dari pemerintah sangat minim, dan ke depan tidak boleh lagi seperti itu,” tegas walikota.
Untuk menindaklanjuti aspirasi, Walikota Hadianto mengundang perwakilan koordinator lapangan (korlap) demonstran, pimpinan lembaga mahasiswa kampus, dan komunitas ojol hadir dalam rapat bersama di kantor Walikota pada Kamis (4/9/2025) mendatang.
Khusus bagi komunitas ojol, walikota menjanjikan pembangunan shelter dengan fasilitas berteduh, tempat isi daya ponsel, hingga Wi-Fi gratis pada tahun ini.
Lebih lanjut, walikota menegaskan, setiap rupiah pajak yang dibayarkan masyarakat akan digunakan untuk pembangunan Kota Palu.
“Jadi kalau ditanya, kemana pajak yang diberikan oleh masyarakat? Itu untuk perubahan Kota Palu. Tetapi sekali lagi saya sampaikan, demi Allah tidak ada keinginan saya untuk menyusahkan masyarakat,” katanya.
Walikota mencontohkan, dari 144.280 lembar surat tagihan PBB yang diterbitkan pemerintah pada tahun 2024, hanya sekitar 2.700 wajib pajak yang membayar. Meski demikian, pemkot tidak pernah melakukan pemaksaan.
“Kita berbeda dengan daerah lain, kita ingin menunjukkan Palu sangat kondusif. Ingat dulu gempa 2018, kota kita rusak berat, dan hari ini kita perbaiki kita punya kota, dan kita tunjukkan kita mau jaga itu,” tutur walikota.
Pertemuan langsung Walikota dan Wakil Walikota dengan massa aksi tersebut berjalan kondusif.
Pemerintah Kota Palu menegaskan akan terus membuka ruang dialog agar setiap kebijakan pembangunan benar-benar berpihak pada masyarakat. CAL
Komentar