JAKARTA– Bupati Parigi Moutong (Parimo), Erwin Burase didampingi Wakil Bupati Abdul Sahid, Sekretaris Kabupaten Zulfinasran, Asisten Perekonomian Aswini Dimpel, Tenaga Ahli, Zulfinahri serta sejumlah pimpinan OPD terkait melaksanakan audiensi dengan Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia, Selasa (3/3/2026), di Ruang Rapat Menteri Transmigrasi RI, Jakarta Selatan.
Rombongan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parimo diterima langsung oleh Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman, didampingi Dirjen PPK Trans Sigit Mustofa Nurudin, Pelaksana Harian Dirjen PEPMT Nirwan Ahmad Helmi, Staf Khusus Menteri, Sesditjen PPK Trans, serta jajaran direktur lingkup Kementerian Transmigrasi.
Dalam pemaparannya, Bupati Erwin Burase menyampaikan sejarah singkat masuknya program transmigrasi di Parimo yang dimulai sejak tahun 1962, dengan kedatangan 52 KK (248 jiwa) asal Bali di Satuan Pemukiman (SP) Nambaru, Desa Sumber Sari, Kecamatan Parigi Selatan.
Program tersebut berlanjut pada tahun 1967 dan 1968 dengan kedatangan 295 KK (1.453 jiwa) dari Bali dan Jawa di SP Torue dan SP Tolai.
Pada tahun-tahun berikutnya, transmigran juga berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, DIY, Bali, Nusa Tenggara Barat, serta program APPDT, swakarsa, pengungsi Poso, TPS dan TMS. Bupati menegaskan bahwa kawasan transmigrasi telah menjadi pilar penting pembangunan daerah dan berkontribusi besar terhadap sektor pertanian, perkebunan dan perikanan.
“Kami berharap dukungan pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati Erwin.
Dalam audiensi tersebut, Pemkab Parimo mengusulkan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, pembangunan RTJK sisa daya tampung (SDT), pembangunan jalan lingkungan kawasan, pembangunan tanggul abrasi pantai, pembangunan drainase tipe 70 2, pengembangan ekonomi kawasan dan pemberdayaan transmigrasi.
Selain itu diusulkan pula pengembangan lahan usaha kapal tangkap dan bagan apung, pembangunan sentral pelelangan ikan, pengembangan wisata bahari transmigrasi, pengembangan koperasi nelayan Merah Putih Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman merespons positif berbagai usulan tersebut dan menyampaikan bahwa seluruh proposal akan dipelajari serta dibahas lebih lanjut di tingkat kementerian.
Dia juga memberikan arahan agar pemerintah daerah membangun kepercayaan dengan pemerintah pusat melalui fokus program pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.
“Fokus Kementerian Transmigrasi adalah peningkatan produktivitas masyarakat dengan membuka lapangan kerja melalui pembangunan ekosistem ekonomi, seperti pengembangan desa modern,” ungkapnya.
Selain itu, Menteri juga menyampaikan adanya calon investor asal Tiongkok yang berminat menanam komoditas kelapa dengan kebutuhan lahan sekitar 2.000 hektare, dan meminta agar pemda dapat memfasilitasi kesiapan lahan sesuai ketentuan yang berlaku.
Audiensi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara Pemkab Parimo dan Pemerintah Pusat guna mendorong transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif, modern, dan berkelanjutan.
Pemkab Parimo berkomitmen untuk terus memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi melalui pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi lokal, serta kolaborasi investasi yang berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. CAL
Komentar