PALU– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala kembali menorehkan capaian positif dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2025.
Opini WTP tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), I Putu Wisudhanthara kepada Bupati Donggala, Vera Elena Laruni, dan Ketua DPRD Donggala, Mohamad Yasin Lataka.
Kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) itu dilaksanakan di Auditorium kantor BPK Perwakilan Sulteng, Jalan Mohammad Yamin, Kota Palu, Selasa (26/5/2026) sore.
Penyerahan LHP ini merupakan bagian dari agenda resmi BPK RI dalam menyampaikan hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun 2025 kepada 11 pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, antara lain Pemerintah Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala, Buol, Tolitoli, Morowali Utara, Banggai, Banggai Laut, Tojo Una-Una, Poso, dan Banggai Kepulauan.
Pemeriksaan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tujuan memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan daerah.
Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, seluruh pemerintah daerah yang hadir, termasuk Kabupaten Donggala, berhasil memperoleh opini WTP.
Capaian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemkab Donggala telah disusun dan disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, didukung oleh sistem pengendalian intern yang memadai, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Meski demikian, BPK juga memberikan sejumlah catatan penting yang perlu menjadi perhatian bersama, antara lain terkait aspek perencanaan dan penganggaran, pengelolaan kas, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga pelaksanaan belanja daerah.
Hal ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang semakin transparan dan akuntabel.
Keberhasilan meraih opini WTP ini menjadi bukti komitmen Pemkab Donggala dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sekaligus sejalan dengan visi pembangunan daerah “Donggala Sejahtera, Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan”, khususnya dalam aspek penguatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
“Alhamdulillah, ini semua berkat kerja tim mulai dari sekda, inspektorat hingga seluruh pimpinan OPD, sehingga pengelolaan keuangan semakin membaik dan belanja APBD dapat tepat sasaran,” ujar Bupati Vera kepada jurnalis.
Vera menegaskan, pencapaian opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, tetapi menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran daerah agar semakin transparan dan akuntabel.
Dia juga optimistis Pemkab Donggala mampu mempertahankan opini WTP pada tahun-tahun mendatang.
Namun, Vera mengingatkan organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih memiliki catatan atau temuan agar segera menindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.
“Untuk OPD yang masih ada temuan agar segera diselesaikan sesuai prosedur, dan ke depan jangan sampai ada lagi temuan,” tegasnya. CAL
Komentar