WASHINGTON– Senator Amerika Serikat (AS) Chris Murphy menyampaikan penilaian tajam mengenai perang AS yang sedang berlangsung melawan Iran. Dia menyatakan bahwa “Presiden Donald Trump telah kalah dalam perang ini.”
Dia memperingatkan bahwa setiap hari pertempuran berlanjut, Amerika Serikat menjadi semakin lemah sementara Iran justru semakin kuat.
Dalam sebuah wawancara dengan NBC News pada Ahad malam, senator Partai Demokrat dari Connecticut tersebut berpendapat bahwa pemerintah Trump sedang menghadapi kenyataan strategis yang sangat buruk, seraya mendesak penghentian segera permusuhan meskipun itu berarti harus menerima persyaratan yang sangat tidak menguntungkan.
Murphy menyoroti bahwa biaya untuk membuka kembali Selat Hormuz terus meningkat setiap harinya, seraya mencatat bahwa usulan kesepakatan yang saat ini sedang dibahas pada dasarnya akan membayar Iran sebesar USD100 miliar per tahun untuk membuka kembali jalur perairan yang vital tersebut.
“Sungguh sebuah kemenangan bagi Iran,” ujar Murphy. “Di akhir perang ini, mereka dibayar untuk membuka kembali Selat tersebut, mereka dibayar untuk membangun kembali militer mereka, dan mereka dibayar untuk memulihkan dukungan bagi kelompok-kelompok proksi mereka di kawasan itu,” paparnya.
Meski mengakui persyaratan yang tidak menguntungkan tersebut, sang senator menyatakan kesediaannya untuk menerima kesepakatan yang tidak sempurna demi menghentikan dampak buruk yang terus berlanjut.
“Saya siap mendukung kesepakatan yang buruk demi mengakhiri perang ini dan membuka kembali Selat tersebut, karena satu-satunya kesepakatan yang tersedia saat ini hanyalah kesepakatan yang sangat buruk,” ujarnya.
Senator Murphy menekankan konsekuensi ekonomi domestik yang parah akibat konflik ini, seraya menunjukkan bahwa rakyat Amerika biasa harus menanggung beban terberat dari petualangan militer pemerintah.
“Masyarakat di Amerika Serikat sangat dirugikan karena harga-harga terus melonjak naik,” kata Murphy. Dia mencatat bahwa tujuh dari sepuluh orang Amerika menginginkan perang ini berakhir, seraya menambahkan: “Banyak keluarga yang jatuh bangkrut saat kita berbicara saat ini.”
Menyoroti dampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari, Murphy mengemukakan bahwa saat anak-anak kembali bersekolah, biaya untuk mengisi kotak bekal tahun ini akan lebih mahal 4.000 dolar dibandingkan tahun lalu. “Hal itu sebagian besar disebabkan oleh perang ini,” ujarnya.
Menipisnya Persediaan Senjata AS
Di luar dampak ekonomi, Murphy memperingatkan tentang dampak buruk perang tersebut terhadap kesiapan militer AS. Keterlibatan yang berkepanjangan telah menguras kemampuan pertahanan Amerika secara drastis, sehingga membuat negara itu rentan terhadap musuh-musuh global lainnya.
“Kita telah menghabiskan hampir seluruh rudal pencegat dan sebagian besar rudal Tomahawk kita,” ungkapnya. Dia memperingatkan bahwa kondisi menipisnya persediaan ini telah menempatkan Amerika Serikat dalam posisi berbahaya.
Dia berargumen bahwa pengerahan militer yang berlebihan telah memungkinkan Rusia dan China membayangkan hal-hal yang sebelumnya tidak mungkin mereka bayangkan. “Akibat ketidakmampuan kita untuk mempertahankan diri sendiri dan sekutu kita,” paparnya.
Meskipun Partai Demokrat telah berulang kali berupaya membatasi wewenang perang Trump—upaya yang secara konsisten digagalkan oleh mayoritas anggota Partai Republik di Kongres—Murphy menegaskan sikap tegas terkait pendanaan militer di masa depan.
“Saya tidak akan mendukung pendanaan untuk melanjutkan perang ini,” tegasnya, seraya menambahkan bahwa dia tidak berharap rekan-rekan sesama Demokrat akan mendanai kelanjutan perang yang menghancurkan kredibilitas Amerika serta menghancurkan keluarga-keluarga Amerika.
Namun, senator tersebut menawarkan langkah lanjutan yang bersyarat untuk pemulihan militer pascaperang. “Jika perang berakhir, jika presiden mengakhiri perang ini, maka tentu saja saya dan rekan-rekan saya siap menyediakan dana untuk mengisi kembali persediaan amunisi yang telah habis digunakan,” kata Murphy.
“Namun, prioritas utamanya adalah mengakhiri perang ini.”
(sumber: sindonews.com)
