YAOUNDE– Presiden Kamerun Paul Biya (93) telah pulang ke negaranya pada hari Kamis setelah berada di luar negeri selama 73 hari atau lebih dari 2 bulan. “Hilang”-nya presiden tertua di dunia ini telah memicu spekulasi mengenai kesehatannya serta siapa sebenarnya yang menjalankan pemerintahan negara tersebut.
Sebagai kepala negara yang masih menjabat dengan usia sepuh, Biya tiba di Yaounde sekitar pukul 16.00 GMT dari Jenewa, tempat dia tinggal sejak 7 Juni dalam kunjungan yang disebut kantornya sebagai “kunjungan pribadi singkat”.
Media Kamerun melaporkan bahwa Biya, yang telah memimpin sejak 1982, berada di kota Swiss tersebut bersama anggota keluarga dan para ajudan dekatnya.
etelah lebih dari dua bulan berada di luar negeri, presiden meninggalkan bandara bersama Ibu Negara Chantal Biya, sambil melambaikan tangan dari dalam mobil dalam perjalanan menuju istana kepresidenan.
Puluhan pendukung partai berkuasa berkumpul di bandara untuk menyambut kepulangannya; beberapa di antaranya mengenakan pakaian yang menampilkan gambar wajah Biya. Kesehatan Biya telah lama menjadi bahan rumor, yang sering kali dikaitkan dengan kunjungannya yang kerap dilakukan ke Jenewa.
Pada 18 Juni, Menteri Komunikasi Rene Emmanuel Sadi membantah laporan yang menyebutkan bahwa Biya sempat dirawat di sebuah klinik di Jenewa.
Ketidakhadirannya di dalam negeri yang luar biasa lama memicu kritik tajam dari pihak oposisi, yang mengecam adanya “kekosongan institusional” dan kondisi negara yang berjalan “tanpa kendali (autopilot)”, sementara penunjukan pemerintahan baru dan wakil presiden telah tertunda selama berbulan-bulan.
“Bagi negara demokrasi seperti kita, wajar jika ketidakhadiran presiden yang berkepanjangan menimbulkan pertanyaan. Namun, hal itu tidak mengubah jalannya pemerintahan negara,” ujar Giles Owono, seorang guru berusia 30 tahun yang juga datang untuk menyambut Biya.
James Fame Ndongo, tokoh senior partai berkuasa sekaligus menteri pendidikan tinggi, menepis anggapan adanya kekosongan kekuasaan sepanjang bulan lalu. Dia menegaskan bahwa presiden tetap memantau urusan negara.
Namun, bagi banyak warga Kamerun, ketidakhadiran Biya yang berulang kali selama dua dekade terakhir telah menjadi sumber kekecewaan yang kian memuncak.
“Tidak ada bedanya apakah dia kembali atau tetap berada di luar negeri. Saat dia berada di sini pun, dia tidak melakukan apa-apa,” kata pemimpin partai oposisi Univers, Prosper Nkou Mvondo, kepada AFP, Jumat (21/8/2026).
“Saya tidak melihat alasan untuk ambil bagian dalam tontonan ini,” ujarnya. Hasil dari hampir setengah abad kekuasaan Biya menuai beragam penilaian.
Pemberontakan bersenjata oleh Boko Haram di wilayah utara dan kelompok separatis di wilayah barat, ditambah dengan ekonomi yang stagnan, telah membuat banyak anak muda merasa kecewa terhadap sang pemimpin.
Terpilihnya kembali Biya untuk masa jabatan kedelapan pada Oktober 2025 memicu protes yang ditindak dengan kekerasan. Pihak berwenang mengakui adanya puluhan korban jiwa namun tidak memberikan angka pasti jumlah korban.
Setelah amendemen konstitusi tahun 2008 menghapus batasan masa jabatan, Biya kini telah memimpin Kamerun lebih lama daripada usia sebagian besar warganya. Lebih dari 70 persen dari total populasi negara yang mencapai hampir 30 juta jiwa itu berusia di bawah 35 tahun.
Lamanya dia berada di luar negeri juga memicu pembicaraan mengenai masa depan pasca-Biya dan mempercepat persaingan di antara calon penerusnya, sementara pertanyaan mengenai siapa yang mungkin menggantikannya terus bergulir.
Tanpa adanya wakil presiden, Ketua Senat—Aboubakary Abdoulaye—adalah sosok berikutnya yang akan memimpin jika terjadi kekosongan kekuasaan, sampai pemilihan presiden dapat diselenggarakan.
(sumber: sindonews.com)
