SultengTerkini.Com, PALU– Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) terus melakukan langkah-langkah strategis agar percepatan pemulihan dampak bencana di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala dan Parigi Moutong segera pulih kembali.
Sehubungan hal tersebut, Gubernur Sulteng Longki Djanggola dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI Letjen Doni Monardo memimpin rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan pemulihan dampak bencana gempa bumi, tsunami dan likuefaksi didampingi Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulteng Mohamad Hidayat Lamakarate, dan Kepala BMKG Pusat Dwikorita Karnawati di Ruang Polibu, Kamis (17/1/2019).
Pada kesempatan itu, Gubernur Longki Djanggola menyampaikan untuk percepatan hunian tetap, pihaknya telah menetapkan Surat Keputusan (SK) tentang penetapan lokasi tanah relokasi pemulihan akibat bencana di Sulteng atas usulan dari pemerintah setempat.
Untuk Kota Palu seluas 560,93 hektare yang meliputi Kecamatan Tatanga seluas 79,3 hektare terletak di Kelurahan Duyu, Kecamatan Mantikulore seluas 481,63 hektare di Kelurahan Tondo dan Kelurahan Talise.
Sedangkan Kabupaten Sigi terletak di Kecamatan Sigi Biromaru meliputi Desa Pombewe seluas 201,12 hektare dan Desa Oloboju 160,88 hektare.
Lokasi tersebut sudah memenuhi syarat karena telah dilakukan kajian melalui kementerian teknis dan JICA (Badan Kerjasama Internasional Jepang).
Menanggapi aspirasi masyarakat Balaroa dan Petobo agar direlokasi dekat pemukiman sebelumnya, Gubernur mengungkapkan bahwa pihaknya belum dapat menetapkan lokasi tersebut untuk dijadikan lokasi hunian tetap, karena belum diteliti oleh kementerian teknis, sehingga diharapkan Pemerintah Kota Palu dapat mengusulkan kembali tambahan lokasi relokasi guna menjawab permintaan masyarakat.
“Kami masih menunggu usulan untuk diteruskan ke pemerintah pusat melalui Bappenas yang akan mengkoordinir dengan kementerian teknis terkait,” tuturnya.
Gubernur menuturkan, Pemerintah Provinsi Sulteng bersama pemerintah kabupaten/kota yang terdampak bencana telah menyusun rencana aksi untuk dijadikan master plan perubahan tata ruang Sulteng.
Sementara itu, Sekretaris Provinsi Sulawesi Tengah Mohamad Hidayat Lamakarate selaku Ketua Percepatan Pemulihan Dampak Bencana Sulteng dan Ketua Pusdatina Sulteng melaporkan, sesuai data Pusdatina Sulteng per tanggal 7 Januari 2019 dan SK Gubernur Sulteng Nomor 360/006/BPBD-G.ST/2019 bersumber dari kabupaten/kota dan NGO, bahwa korban meninggal dunia akibat bencana yang telah dimakamkan oleh pihak keluarga sesuai by name by adress berjumlah 2.657 jiwa.
Sementara korban meninggal dunia tidak teridentifikasi berjumlah 1.016 jiwa yang dikuburkan secara massal di dua tempat yakni di Pantoloan sejumlah 35 jiwa dan pemakaman umum di Poboya sebanyak 981 jiwa, sehingga total meninggal dunia mencapai 3.673 orang.
Adapun korban yang dinyatakan hilang oleh keluarga berjumlah 667 jiwa, sehingga jumlah total keseluruhan korban yang dinyatakan meninggal dan hilang adalah 4.340 jiwa.
Selanjutnya Sekprov menyampaikan pengungsi yang terdampak di Palu, Sigi, Donggala, dan Parigi Moutong tersebar pada 400 titik pengungsian, dengan jumlah 53.182 Kepala Keluarga (KK).
Jika disimpulkan secara jiwa, maka jumlah keseluruhan sebanyak 172.635 jiwa. Sedangkan kondisi rumah masyarakat, menurutnya terdapat 40.085 rusak ringan, 26.122 rusak sedang, 29.771 rusak berat, 4.050 rumah yang dinyatakan hilang akibat gempa bumi, tsunami dan likuefaksi.
Selain itu, Hidayat Lamakarate menjelaskan, berdasarkan combine data bencana kabupaten/kota kebutuhan hunian sementara (huntara) untuk Palu, Sigi, dan Donggala sebanyak 1.711 unit atau 20.610 bilik.
Dari laporan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan konfirmasi terakhir, bahwa masyarakat disana tidak membutuhkan huntara.
Namun yang mereka butuhkan adalah dana stimulan sesuai jumlah kondisi rumah yang rusak sebanyak 5.550 unit.
Mengahiri rapat tersebut, Kepala BNPB RI Letjen Doni Monardo menyampaikan sesuai SK Gubernur Sulteng Nomor 368/012/BPBD perihal permohonan bantuan tanggal 8 Januari 2019, pihaknya akan merealisasikan.
“BNPB segera memproses usulan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terkait pengajuan dana stimulan dan dana santunan,” jelasnya.
Apabila terdapat masyarakat yang belum mau mengikuti arahan dari pemerintah, Kepala BNPB mengimbau perlu dibentuk tim terpadu.
Ia berharap unsur TNI/Polri ikut terlibat melakukan pendekatan kepada para tokoh serta melibatkan media untuk menyosialisasikan program-program pemerintah kedepan, terutama yang berhubungan dengan penataan kembali wilayah terdampak bencana.
Selain itu, untuk rencana tata ruang wilayah yang terdampak bencana, diperlukan pula melibatkan para pakar yang telah didukung teknologi yang semakin canggih mengingat Sulteng masuk kawasan yang rentan gempa bumi dan bisa menimbulkan tsunami dan likuefaksi. CAL
Komentar