SultengTerkini.Com, JAKARTA– Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Longki Djanggola bersama empat kepala daerah terdampak gempa, likuefaksi, dan tsunami di wilayahnya mengikuti rapat percepatan pemulihan dan rekonstruksi bencana di Sulteng bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo di kantor BNPB, Jalan Pramuka, Jakarta Timur, Senin (4/2/2019).
Rapat tersebut dihadiri Wakil Menteri Keuangan, Dirjen Depsos, perwakilan BPKP, perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR), Wali Kota Palu Hidayat, Wakil Bupati Donggala Mohammad Yasin, Wakil Bupati Sigi Paulina dan Wakil Bupati Parigi Moutong Badrun Nggai, unsur TNI/Polri, serta pihak perbankan.
Doni Monardo yang memimpin jalannya rapat meminta agar penyaluran dana stimulan dan santunan segera direalisasikan, tanpa harus menunggu selesainya tim verifikasi.
Dengan data yang ada by name by address dari kabupaten/kota, dana santunan dan stimulan bagi rumah rusak ringan bisa segera dilakukan.
“Tidak perlu menunggu selesai verifikasi. Jangan sampai masyarakat terlalu lama menunggu. Sesuai instruksi Wapres dalam waktu seminggu sudah harus disalurkan. Jangan sampai masyarakat menganggap pemerintah tidak hadir dalam penanganan bencana,” tegas Doni.
Ia mengatakan, dalam proses penyaluran, disegerakan dana stimulan untuk rumah rusak ringan dan santunan duka.
Sembari penyaluran stimulan untuk rumah rusak dan santunan duka, juga dilakukan verifikasi bagi rumah rusak sedang dan rusak berat yang akan dibantu oleh TNI dari kesatuan Zipur.
“Segera perbantukan personel dari beberapa wilayah terdekat untuk memback up, karena diperlukan personel yang cukup banyak untuk melakukan verifikasi agar target sesuai instruksi Wapres paling tidak dua minggu sudah dipastikan siapa saja yang rumahnya rusak sedang, rusak berat yang akan diperbaiki atau mungkin rusak berat yang harus masuk huntap (hunian tetap),” jelas Doni Monardo.
Dalam rapat itu, Kepala BNPB juga meminta kesiapan perbankan dalam penyaluran dana stimulan dan santunan.
Masing-masing kabupaten/kota diminta tanggapan soal perbankan mana yang dianggap bisa memudahkan masyarakat untuk membuka rekening.
Disepakati untuk Kota Palu akan menggunakan Bank Mandiri, Kabupaten Sigi melalui Bank BNI, sedangkan Donggala dan Parimo sepakat menggunakan Bank BRI.
“Untuk membantu masyarakat membuka rekening saya minta dilakukan penambahan personel dari perbankan mengingat ribuan masyarakat yang akan kita layani dalam proses penyaluran nantinya. Baik dana stimulan yang akan dikucurkan melalui BNPB maupun dana santunan yang akan direalisasikan melalui kementerian sosial. Supaya pelaksanaan di lapangan bisa cepat. Bank yang ditunjuk dipastikan adalah bank yang bisa dijangkau masyarakat, khususnya yang ada di pedesaan,” jelas Doni.
Selain itu di awal rapat, Kepala BNPB menyampaikan arahan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas bersama terkait langkah-langkah penanganan bencana kedepan.
Pertama terkait Rancangan Peraturan Presiden (Ranperpres) yang telah dikembangkan sejak tahun 2016 bersamaan dengan pengembangan Rancangan Keputusan Presiden (Rankeppres) dengan tujuan agar menjadi payung hukum penyelenggaraan multi hazard early warning system (MHEWS) terintegrasi secara nasional, dalam bentuk produk hukum mengatur.
Menurutnya, ini sistem peringatan dini yang telah dibuat oleh beberapa kementerian dan lembaga di Indonesia belum terkoordinasi dan terkolaborasi dengan baik untuk melakukan pantauan secara terintegrasi dan komprehensif.
Integrasi sistem peringatan dini secara nasional ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas sistem-sistem peringatan dini yang sudah ada. Selain itu juga tentang usulan dana kontijensi bencana.
“Dalam rancàngan Perpres nanti SOP (standar oprerasional prosedur) tanggap darurat gubernur/wakil gubernur sebagai Komandan Satuan dan Pangdam serta Kapolda sebagai wakilnya,” tuur Kepala BNPB.
Sementara itu, Gubernur Longki Djanggola dalam kesempatan itu melaporkan perkembangan terkini langkah-langkah percepatan penanganan bencana di Sulawesi Tengah.
Selaku gubernur, dirinya telah mengeluarkan instruksi kepada para bupati dan walikota terdampak untuk segera membentuk satuan tugas verifikasi yang nantinya akan dibantu TNI/Polri. CAL
Komentar