SultengTerkini.Com, PALU– Sampai saat ini lebih dari 63,4 % warga terdampak gempa di Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong, Sulawesi Tengah kehilangan pekerjaan akibat bencana dahsyat pada 28 September 2018 lalu.
Jumlah tersebut bisa terus meningkat bila pemerintah dan lintas sektor tidak segera mendorong pemulihan sosial ekonomi berdasarkan sumber mata pencaharian warga di wilayah terdampak.
Didasari hal itu, Bappeda Provinsi Sulteng mengadakan Sosialisasi Draf Panduan Umum Paket Bantuan Nontunai Sumber Penghidupan (Bantu Hidup) di Ruang Polibu Kantor Gubernur yang dibuka Asisten Administrasi Umum, Hukum dan Organisasi, Muliono, Selasa (19/3/2019).
“Draf ini telah dibahas NGO dari beberapa klaster dan OPD (organisasi perangkat daerah) terkait, serta dengan Pak Sekprov,” kata Kabid Perencanaan Ekonomi Bappeda Sulteng, Saiful Anwar Hasibuan dalam pengantar sosialisasi.
“Keinginan teman-teman NGO dan Bappeda disosialisasi dulu untuk diberi masukan,” tuturnya menambahkan.
Dari draf, modalitas bantuan yang direkomendasikan berupa voucher atau kupon, baik kupon komoditas maupun kupon nominal barang, dengan tujuan mempermudah pengawasan bantuan.
Kelompok sasaran sendiri meliputi para petani, nelayan, peternak, dan pemilik UMKM dengan jenis dan nilai paket usulan bervariasi, disesuaikan prioritas pemulihan.
Gubernur melalui Asisten Muliono mengapresiasi giat tersebut untuk demi penyempurnaan draf agar pelaksanaan nanti efektif, efisien dan terintegrasi dengan program dinas terkait.
Ia menekankan tiga prinsip yang harus diperhatikan pengelola dalam penyaluran bantuan yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.
“Semoga melalui sosialisasi bisa ditutup celah-celah dimana tiga indikator tadi bisa tidak tercapai,” katanya.
Selain itu, koordinasi antara NGO yang mengorganisir bantuan dengan dinas terkait diharap tetap berjalan.
“Koordinasi kerja diharap dapat mengurangi resiko pengalokasian bantuan yang tumpang tindih,” pungkasnya. CAL
Komentar