SultengTerkini.Com, PALU– Politisi muda Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Sulawesi Tengah (Sulteng), Andri Gultom mendesak agar Pemerintah Indonesia mengusir Duta Besar (Dubes) Myanmar sebagai langkah tegas dalam menyikapi tragedi kejahatan kemanusiaan militer Myanmar terhadap kelompok muslim etnis Rohingya di Rakhine.
Pihaknya juga meminta pemerintah menarik duta besar Indonesia di Myanmar.
“Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah tegas, salah satunya adalah mengusir duta besar Myanmar di Indonesia. Begitupun sebaliknya, menarik duta besar Indonesia di Myanmar,” tegas Ketua DPW Garda Rajawali Perindo (GRIND) Sulawesi Tengah kepada SultengTerkini.Com, Selasa (5/9/2017).
Dia menjelaskan, sanksi tegas yang diberikan Indonesia terhadap Myanmar wajib dilakukan karena kejahatan kemanusiaan yang menimbulkan banyak korban jiwa ini akibat tindakan aparat militer Myanmar.
Sebagai negara yang memiliki populasi umat muslim terbanyak, Pemerintah Indonesia harus berada di garis terdepan dalam membela umat muslim, khususnya etnis Rohingya.
“Turki sebagai negara yang populasi umat muslimnya jauh lebih kurang dibanding Indonesia kini sudah membuat langkah tegas terhadap Myanmar. Olehnya, Indonesia juga harus mengambil langkah yang lebih tegas,” kata Andri.
Menurutnya, tidaklah cukup pemerintah hanya menyampaikan pesan perdamaian dan juga bantuan terhadap korban Rohingya saja. Sebab, kejahatan kemanusiaan terhadap Rohingya tidak kunjung berhenti, dan justru semakin parah.
Karenanya, langkah tegas melalui melalui penarikan duta besar dan pemulangan dubes Myanmar setidaknya memberi penekanan kepada pihak Pemerintah Myanmar. Tak hanya itu, kalau perlu Pemerintah Indonesia mendorong untuk mengeluarkan Myanmar dari keanggotaan ASEAN.
“Apabila eskalasi ini tidak kemudian disikapi secara serius oleh Pemerintah Myanmar, menurut saya itu langkah yang harus ditunjukkan, untuk memberikan tekanan lebih besar kepada Myanmar,” ujarnya.
Indonesia memiliki pengaruh yang cukup besar di kawasan ASEAN. Menurutnya, tragedi kemanusiaan terhadap Rohingya ini sudah tidak bisa ditolerir, dan bukan persoalan agama melainkan pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
Indonesia harus secara nyata memaksimalkan perannya dalam rangka menciptakan perdamaian dunia.
Selain itu, langkah tegas itu juga bukan berarti mencampuri urusan dalam negeri Myanmar.
“Intervensi itu ketika berbicara soal politik, tapi ini kan sudah soal kemanusiaan. Ini ada di depan mata. Kita sebagai bangsa yang besar kita percuma kalau kita tidak ikut andil bagi upaya untuk menciptakan perdamaian dunia,” tambahnya. CAL
Komentar