PALU– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Rudi Dewanto mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kantor Staf Presiden (KSP) guna membahas penyelesaian hunian tetap (huntap) pascabencana 28 September 2018 di wilayahnya melalui zoom meeting, di ruang rapat kerjanya, Selasa (9/7/2024).
Rakor ini bertujuan untuk pemberian dukungan Pemerintah Pusat atas proses penyelesaian huntap pascabencana, khususnya terkait dengan kesiapan penghunian dan dukungan penyambungan daya listrik serta penyelesaian beberapa kendala yang masih ada.
Berkenaan dengan dukungan penyambungan daya listrik sebagai salah satu prasyarat huntap dapat dihuni, dilaporkan pada rapat tersebut bahwa dari total permohonan listrik sebanyak 3.880 unit, sampai dengan 7 Juli 2024 telah dinyalakan lampu atau telah operasional sebanyak 3.046 unit dengan rincian huntap tahap 2A yang tersebar di 15 lokasi sebanyak total 712 unit, 100 % telah menyala lampu.
Huntap mandiri yang tersebar dengan total 103 unit, 100 % telah menyala lampu.
Huntap tahap 2B (PT Adhi Karya) tersebar di empat lokasi, total 1.252 unit sudah menyala sebanyak 840 pelanggan atau 67,03%.
Selanjutnya, huntap tahap 2C (PT PP) tersebar di dua lokasi, total 629 unit, sudah menyala sebanyak 535 pelanggan atau 85,05%.
Huntap tahap 2D (PT Waskita) tersebar di delapan lokasi, total 449 unit, sudah menyala sebanyak 286 pelanggan atau 63,69%.
Berikutnya huntap tahap 2E (PT Nindya Karya) tersebar di empat lokasi, total 581 unit, sudah menyala sebanyak 542 pelanggan atau 93,28%.
Huntap tahap 2F (PT Andica) tersebar di tiga lokasi, 154 unit, belum menyala listriknya.
Rakor tersebut juga membahas beberapa kendala lainnya yaitu terkait beberapa lahan yang masih bersengketa.
Untuk hal ini, beberapa lokasi dimaksud sudah ada penyelesaiannya.
Selanjutnya juga dibahas untuk permasalahan sarana dan prasarana yang belum tersedia sepenuhnya di huntap, yaitu berkenaan dengan sumber air bersih dan prasarana lingkungan atau drainase yang ada kerusakan.
Hadir pada pelaksanaan rakor itu yaitu pejabat dari KSP, PLN, Balai Prasarana Permukiman Wilayah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perkimtan, Biro Perekonomian dan beberapa pihak terkait lainnya. LAH
Komentar